Soal Upah Pekerja yang Libur, Ini Penegasan Menteri Ketenagakerjaan

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah memastikan agar para pekerja/buruh tetap menerima upah penuh ketika berhalangan kerja karena dikategorikan orang dalam pemantauan (ODP) virus Corona (Covid-19).

Ida menegaskan hal tersebut dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 atau Virus Corona.

“Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai ODP Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (17/3/2020).

Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja terkait pandemi Covid-19, serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait virus tersebut di lingkungan kerja.

Ia juga menegaskan, pekerja yang dikategorikan kasus terduga (suspect) Covid-19 dan mengharuskan mereka dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina.

“Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit terkena virus Corona dan itu dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan.

Sementara itu, perusahaan yang membatasi kegiatan usaha untuk pencegahan Covid-19, yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah mereka dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan buruh.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing,” tegas Ida. (Bsi)