PENERIMAAN PAJAK

Soal Setoran Pajak, DJP: Kondisinya Berubah pada Semester II/2019

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Juni 2019 | 19:09 WIB
Soal Setoran Pajak, DJP: Kondisinya Berubah pada Semester II/2019

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) optimistis akan ada perbaikan realisasi penerimaan pajak pada semester II/2019. Sejumlah kebijakan akan diintensifkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan seretnya kinerja penerimaan hingga Mei 2019 disebabkan sejumlah faktor. Pertama, berkurangnya setoran pajak dalam rangka impor. Kedua, pola restitusi yang belum kembali normal seperti tahun lalu.

"Pertumbuhan saat ini yang rendah, lebih karena berkurangnya impor serta kebijakan restitusi dipercepat. Kita melihat kondisinya akan berubah pada semester II nanti," katanya kepada DDTCNews, Rabu (26/6/2019).

Baca Juga:
Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Sejumlah kebijakan akan dijalankan otoritas pajak untuk mengamankan penerimaan tahun ini. Ada tiga area utama yang menjadi fokus kebijakan untuk mengamankan target penerimaan, yakni edukasi, pelayanan, dan pengawasan.

Dia menjelaskan dengan edukasi dan perbaikan pelayanan menjadi startegi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kedua program tersebut akan terus dilakukan dan dilanjutkan untuk tahun—tahun mendatang.

Adapun opsi pengawasan dan penegakan hukum juga akan ditingkatkan pada tahun ini dan tahun depan. Semakin melimpahnya data yang dimiliki DJP, terutama data keuangan, menjadi andalan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga:
Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo

“Pengawasan dan penegakan hukum akan kita tingkatkan. Selain itu, pemanfaatan data-data yang kita miliki, terutama data keuangan sesuai UU No.9/2017, akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan para WP,” jelas Hestu.

Seperti diketahui, realisasi setoran pajak hingga akhir Mei 2019 tercatat senilai Rp469,6 triliun. Realisasi hanya tumbuh 2,4% dan memenuhi 31,5% dari target dalam APBN senilai Rp1.557,6 triliun. Kinerja tersebut juga masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang tumbuh 14,2% dan mencapai sebesar 34,1% dari target. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:30 WIB ARGENTINA

Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

BERITA PILIHAN
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kantor Bea Cukai Kunjungi Perusahaan untuk Jelaskan soal Rekordasi HKI

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:00 WIB PROVINSI BALI

DPRD Minta Target Setoran Pungutan Turis Dinaikkan Jadi Rp990 Miliar

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Ingatkan WP Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Kirim Pesan via WA Blast

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo