Soal Penyelesaian Sengketa, CHA Khusus Pajak Doni Budiono Usulkan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak Doni Budiono mengusulkan beberapa terobosan dan perubahan bila dirinya terpilih menjadi hakim agung.

Dalam seleksi wawancara yang diselenggarakan secara terbuka oleh Komisi Yudisial (KY), Doni mengatakan dirinya akan mendorong percepatan penyelesaian atas perkara-perkara pajak yang masuk ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau saya menjadi hakim agung, tentu ada banyak kontribusi yang bisa saya sampaikan terutama manajemen perkara. Perkara yang berkaitan dengan PK entah kepabeanan, cukai, PPh, dan PPN, dibuat secara terstruktur. Ini akan mempermudah penyelesaian perkara," ujar Doni, Senin (25/4/2022).

Doni mengusulkan adanya pembentukan bilik khusus bagi hakim pajak dalam kamar TUN. Perlu ada bilik khusus bagi hakim TUN khusus pajak untuk memutus perkara perpajakan di MA.

"Selama ini majelisnya antara hakim TUN dan hakim pajak campur, seharusnya penyelesaian sengketa pajak itu harusnya yang kompetensinya pajak. Kalau TUN, tidak bisa dimasukkan anggota yang dari pajak. Jadi betul-betul bilik ini menjadi penyelesaian sengketa khusus pajak dan akan mempercepat putusan-putusan yang masuk PK di MA," ujar Doni.

Selanjutnya, Doni juga mengusulkan pembuatan yurisprudensi yang menjadi landasan untuk menentukan apakah MA memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu.

Dari perkara yang masuk, akan dilihat terlebih dahulu apakah alasan pengajuan PK memang memenuhi syarat. "Saya ingin mengusulkan perkara-perkara yang masuk ke PK seyogyanya tidak harus diajukan PK karena memang bukan merupakan hal yang diatur pada Pasal 91 [UU Pengadilan Pajak]," ujar Doni.

Hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah banyaknya perkara pajak yang masuk ke MA. Harapannya, jumlah perkara pajak yang masuk ke MA bisa diminimalisasi.

Selain itu, Doni juga menyampaikan perubahan atas UU Pengadilan Pajak. Salah satu aspek yang didorong oleh Doni adalah perlunya penyelenggaraan sidang pada pengadilan pajak secara terbuka dan putusannya dapat diakses oleh publik.

Dengan demikian, putusan-putusan pengadilan pajak dapat diakses secara langsung dan dapat dikoreksi oleh stakeholder khususnya oleh akademisi dari universitas.

Sebagai informasi, publik bisa menyaksikan berjalannya wawancara secara live melalui laman YouTube yang telah disediakan oleh KY di sini. (sap)