Soal Pengganti Dirjen Pajak, Sri Mulyani Tunggu Pilihan Jokowi

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo masih belum menerbitkan surat resmi mengenai putusan Dirjen Pajak baru pengganti Ken Dwijugiasteadi yang pensiun terhitung tanggal 1 Desember 2017. Bahkan pemerintah juga masih bungkam atas hasil Tim Penilaian Akhir (TPA) terhadap 3 nama calon Dirjen Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih menunggu keputusan secara resmi dari Presiden Joko Widodo mengenai Dirjen Pajak baru. Sri Mulyani pun enggan membeberkan informasi lebih jauh terkait kinerja petugas Ditjen Pajak yang tidak memiliki pemimpin pada tanggal 1 Desember 2017.

"Nanti kalau Pak Presiden sudah mengeluarkan surat, saya akan sampaikan. Tapi tetap mengikuti kebijakan perundang-undangan yang berlaku," paparnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (30/11).

Adapun 3 nama yang diajukan menjadi calon pengganti Ken yaitu Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

Sebelumnya, Robert telah diisukan menjadi pengganti Ken, hanya saja beberapa kalangan menilai hal itu belum diputuskan secara resmi oleh Presiden Jokowi. Namun, isu Robert menjadi Bos Pajak baru itu sempat mewarnai beberapa media beberapa hari lalu.

Di samping itu, salah satu akun resmi media sosial (medsos) Ditjen Pajak pun menyebutkan Ken bekerja di hari terakhir jabatannya hari Kamis (30/11). Pria yang kerap menyebutkan 'I love you' di berbagai pertemuan itu pun ternyata mampu memberikan sebuah kesan terhadap sejumlah petugas otoritas pajak.

"Selamat pagi, Hari ini adalah hari terakhir Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi menjabat sebagai Dirjen Pajak sebelum masa purna bakti. Ken telah mengabdi selama 34 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih untuk seluruh dharma baktinya pada negeri," ungkap akun resmi Ditjen Pajak.

Selain itu, lepasnya Dirjen Pajak pada waktu yang krusial ini cukup mengkhawatirkan terhadap target penerimaan pajak. Pasalnya, otoritas pajak hanya memiliki waktu 1 bulan untuk mengejar sisa target yang sebesar Rp400 triliun, terlebih hingga saat ini masih belum ada putusan resmi pengganti Ken. (Amu)