Soal Pemajakan Ekonomi Digital, IMF Ikut Angkat Suara

JAKARTA, DDTCnews – International Monetary Fund (IMF) yang selama ini jarang menyentuh area kebijakan pajak mulai angkat bicara atas isu global yang menghangat terkait pemajakan dan digitalisasi ekonomi.

Hal ini tertuang dalam policy paper terbaru IMF berjudul ‘Coorporate Taxation in the Global Economy’. Dokumen yang dirilis pada Minggu (10/3/2019) ini ditujukan untuk mengarahkan pembahasan dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

“Banyak proposal pemajakan ekonomi digital yang kurang memadai dalam mengatasi masalah pengalihan laba dan kompetisi pajak,” demikian pernyataan Dewan Eksekutif IMF dalam Policy Paper tersebut, seperti dikutip pada Jumat (22/3/2019).

IMF menyebut perkembangan kerangka inklusif dari BEPS sudah menunjukkan hasil yang positif, sejak diterbitkannya IMF PolicyPaper pada 2014. Kala itu, Policy Paper mengangkat isu pemajakan perusahaan internasional.

Namun, Proyek BEPS dinilai masih lemah dalam menindaklanjuti kompetisi pajak, terutama dalam konteks ekonomi digital. Permasalahan yang dibahas oleh BEPS dinilai hanya berkisar pada tataran prinsip arm’s-length principle dan bagaimana menentukan bentuk kehadiran fisik atas fenomena perusahaan dengan laba besar namun membayar pajak sangat rendah.

Maraknya langkah pemajakan atas ekonomi digital yang bersifat unilateral di beberapa negara juga dinilai berisiko menciptakan kompleksitas yang merugikan kerja sama pajak.

“Koordinasi pajak global masih berada dalam tekanan walaupun platformnya sudah ada. Aliansi institusi global antara IMF, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations (UN), dan World Bank (WB) sebenarnya bisa membantu pencapaian ini,” imbuh mereka.

Dalam masalah pengalihan laba sendiri, IMF mengatakan kordinasi antarpemerintah dan peran penetapan aturan yang dilakukan OECD dinilai gagal. Untuk masalah ini, IMF sependapat dengan Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT).

Baik IMF maupun ICRICT menekankan urgensi dari metode Global Formulary Apportionment (GFA) dalam konteks penentuan harga transfer (transfer pricing) di era digitalisasi ekonomi.

Sebagai informasi, GFA merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan alokasi laba perusahaan multinasional dalam transfer pricing berdasarkan kontribusi masing-masing entitas dalam rantai nilai grup perusahaan multinasional.

Hal ini berkebalikan dengan BEPS yang berfokus pada value creation untuk memajaki laba perusahaan. Namun demikian, IMF dalam policy paper itu menekankan bahwa metode GFA dapat memperparah kompetisi pajak.

Menurut dokumen ini, cara terbaik dalam mengatasi pengalihan laba dan kompetisi pajak adalah dengan mengalokasikan hak pemajakan berbasis negara tujuan, baik melalui pendekatan banyaknya penjualan maupun kriteria serupa lainnya.

Pemajakan atas arus kas berbasis negara tujuan (destination based cash flow tax) yang diadopsi secara universal akan melindungi negara-negara atas pengalihan laba dan kompetisi pajak. Sementara, kebijakan unilateral atau bukan hasil konsensus global dapat memperparah kompetisi pajak.

“Walaupun ada ketidakpastian hukum berkaitan dengan aturan World Trade Organization (WTO) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), ini mungkin solusi yang paling lengkap,” kata Dewan Eksekutif IMF. (kaw)