Soal Pajak Digital, Negara Ini Tentukan Posisi Tunggu OECD

BERN, DDTCNews – Swiss mengumumkan posisinya pada masalah pemajakan ekonomi digital. Negara ini tidak berencana mengambil langkah unilateral atau sementara seperti pajak layanan digital (digital services tax/DST) yang diusulkan Komisi Uni Eropa.

Sekretariat Negara Bidang Keuangan Internasional (Secretariat for International Finance/SIF) mengatakan posisi Swiss adalah mendukung solusi jangka panjang (long term) sesuai konsensus global yang tengah disusun OECD dan akan dipublikasikan pada 2020.

“Tindakan sementara semacam itu [DST Uni Eropa] yang hanya didasarkan pada pergantian di area pasar akan menyebabkan pajak berganda dan berlebih, sehingga membuat lebih sulit untuk mencapai konsensus global dengan solusi pasti,” demikian pernyataan resmi pemerintah Swiss, seperti dikutip dari MNE Tax, Selasa (29/1/2019).

Sejalan dengan hal itu, pemerintah Swiss meminta agar OECD memperbarui sistem pajak internasional korporsi dantransfer pricing untuk menjamin kompetisi pajak yang adil. Swiss mendukung aturan pajak yang memungkinkan adanya inovasi dan kompetisi yang berkelanjutan serta melindungi penerimaan pajak.

“Regulasi pajak harus technology-neutral sehingga tidak menghambat atau menekan inovasi. Dengan demikian, aturan pajak apa pun harus netral terkait persaingan dan teknologi,” imbuh pemerintah Swiss.

Pemerintah Swiss percaya bahwa penerapan pajak minimum membatasi persaingan dan dapat memunculkan beban tambahan bagi perusahaan. Pemajakan profit dari ekonomi digital harus mengikuti prinsip value creation dalam OECD/G20 Base Erosion Profit Shifting (BEPS) rencana aksi 8—10, yakni menyesuaikan nilai transfer pricing denganvalue creation.

“Dengan demikian, profit harus dikenai pajak di mana nilai (value) diciptakan,” kata mereka.

Pemerintah Swiss percaya bahwa perhatian harus diberikan pada penghindaran pajak berganda dan pajak berlebih. Faktanya, sistem perpajakan internasional yang ada mengejar tujuan ini. Jaringan perjanjian pajak berganda harus dipertahankan dan solusi baru diintegrasikan ke dalamnya.

Menurut pendapat SIF, masalah penting lain yang harus diatasi adalah penghentian kesenjangan perpajakan. Swiss mendukung tinjauan komprehensif tentang aturan untuk nexus dan alokasi keuntungan yang disesuaikan dengan digitalisasi. Dalam konteks ini, laba yang dialokasikan harus konsisten dengan penciptaan nilai dan kegiatan ekonomi yang mendasarinya.

Selain itu, laporan akhir OECD harus memberikan solusi berbasis luas untuk menghindari tindakan sepihak dan untuk mendukung solusi konsensus. Untuk mencapai hal ini, konsultasi dengan perwakilan bisnis harus dijalankan dengan tepat waktu dan komprehensif. (kaw)