Sisir Toko dan Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Amankan Ribuan Rokok Ilegal

MALANG, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berupaya menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, termasuk rokok. Salah satu strategi pengawasan yang dilakukan adalah dengan patroli rutin.

Bea Cukai Malang misalnya, belum lama ini berhasil mengamankan rokok ilegal berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dari pengiriman jasa ekspedisi. Pengiriman rokok ilegal lewat jasa ekspedisi memang makin marak dilakukan.

"Tim mengamankan barang bukti berupa rokok ilegal berjenis SKM berbagai merek sebanyak 2 koli setara 52.000 batang di salah satu jasa pengiriman di Kepanjen," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar, dikutip pada Kamis (8/2/2024).

Pada waktu yang sama, tim menindaklanjuti laporan di aplikasi Siroleg (Sistem Aplikasi Rokok Ilegal) mengenai pengiriman rokok ilegal di wilayah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Poncokusumo.

Setelah melakukan operasi pasar di wilayah tersebut, tim mendapati tiga toko menyimpan dan menyediakan rokok ilegal berjenis SKM dan SPM (sigaret putih mesin). Tim mengamankan barang bukti sebanyak 275 bungkus atau setara 5.500 batang rokok ilegal.

"Berdasarkan hasil penindakan tersebut, Bea Cukai Malang berhasil mengamankan barang bukti sejumlah 2.875 bungkus atau setara 57.500 batang," kata Encep.

Total perkiraan nilai barang atas penindakan tersebut mencapai Rp79.365.300 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp42.903.640.

Sementara itu, Bea Cukai Jember melakukan penindakan atas 12.740 batang rokok ilegal yang ditimbun di sebuah toko. Total nilai barang diperkirakan mencapai Rp15.988.700 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9.504.040.

"Terhadap pelanggaran tersebut, diselesaikan dengan ultimum remedium. Di mana, yang bersangkutan harus membayar sanksi administrasi kepada negara dengan nilai tiga kali dari nilai cukai atau sekitar Rp28.513.000," ujar Encep.

Encep mengatakan ultimum remedium merupakan asas dalam hukum pidana yang mengatur bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Tujuan penerapan prinsip ultimum remedium adalah untuk mengakhirkan proses pidana penjara dengan memaksimalkan pemulihan kerugian negara di bidang cukai.

Terhadap barang bukti rokok ilegal, kata Encep, ditetapkan sebagai barang milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan fungsi rokok tersebut, sehingga tidak bisa disalahgunakan. (sap)