Simpanan Pemda di Bank Ternyata Masih Besar, Ini Temuan Kemendagri

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan masih terdapat indikasi dari pemerintah daerah untuk menyimpan dana di bank sebagai salah satu upaya mengerek pendapatan asli daerah (PAD).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan seharusnya segera dibelanjakan. Hal ini bertujuan agar APBD dapat menstimulus kegiatan perekonomian daerah.

"Agar perekonomian ini bisa segera diperbaiki dan kondisi di daerah makin membaik, anggaran ini tidak disimpan, tetapi segera dibelanjakan," katanya, Senin (20/6/2022).

Menurut Fatoni, dana-dana pemda yang tersimpan di bank sudah memiliki peruntukan dalam APBD pemda masing-masing. Oleh karena itu, sambungnya, pemda sudah seharusnya segera melakukan pencairan.

"Kegiatan yang sudah dilakukan agar secara dicairkan. Yang belum, agar segera dilaksanakan," ujar Fatoni.

Berdasarkan catatan Kemendagri, dana pemda yang tersimpan di bank per 30 April 2022 mencapai Rp191,57 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp136,81 triliun berupa giro dan Rp49,75 triliun dalam bentuk deposito.

Dari jumlah Rp191,57 triliun tersebut, uang senilai Rp125,98 triliun yang ditaruh pemda di perbankan merupakan milik pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, dana senilai Rp65,59 triliun merupakan milik pemerintah provinsi.

Akibat simpanan pemda yang masih tinggi, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah secara nasional per Mei 2022 baru mencapai 21,43% dari total belanja pada APBD 2022.

Beberapa faktor yang menyebabkan belanja daerah masih rendah antara lain perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan lelang yang telat, penjadwalan kegiatan yang kurang tepat, detailed engineering design (DED) yang belum rampung, dan pengajuan tagihan yang menunggu penyelesaian fisik 100%. (rig)