PER-1/BC/2024

Simak! DJBC Rilis Aturan Soal Tata Cara Penetapan Tarif Cukai MMEA

Dian Kurniati | Selasa, 16 Januari 2024 | 14:29 WIB
Simak! DJBC Rilis Aturan Soal Tata Cara Penetapan Tarif Cukai MMEA

Laman muka dokumen PER-1/BC/2024.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Perdirjen Nomor PER-1/BC/2024 mengenai tata cara penetapan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

PER-1/BC/2024 dirilis sebagai pelaksana PMK 160/2023 yang mengubah ketentuan mengenai tarif cukai etil alkohol, MMEA, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Perubahan tersebut dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum.

"Untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol," bunyi salah satu pertimbangan PER-1/BC/2024, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Baca Juga:
Harga Eceran Rokok Naik Tapi Cukai Tak Naik, Downtrading Bisa Ditekan

PER-1/BC/2024 menyatakan tarif cukai MMEA ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan MMEA. Besaran tarif cukai MMEA didasarkan pada kandungan etil alkohol (EA) dan satuan volume MMEA yang dihitung dalam satuan liter.

MMEA dapat berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri atau impor. Sebagaimana ditetapkan dalam PMK 160/2023, MMEA golongan A (kadar EA sampai dengan 5%) baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri/impor dikenakan tarif cukai Rp16.500 per liter.

Kemudian, MMEA golongan B (kadar EA lebih dari 5% sampai dengan 20%) produksi dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp42.500 per liter. Lalu, MMEA golongan B produksi luar negeri/impor dikenakan tarif cukai Rp53.000 per liter.

Baca Juga:
Ini Alasan Pemerintah Tak Masukkan Target Cukai Plastik di APBN 2025

Terakhir, MMEA golongan C (kadar EA lebih dari 20% sampai dengan 55%) produksi dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp101.000 per liter. Adapun MMEA golongan C produksi luar negeri/impor dikenakan tarif cukai Rp152.000 per liter.

Pasal 5 PER-1/BC/2024 menjelaskan kepala kantor akan menetapkan tarif cukai MMEA dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA. Penetapan tarif cukai MMEA ini didasarkan atas golongan, isi per kemasan, dan merek yang diproduksi atau diimpor.

Keputusan kepala kantor dapat memuat lebih dari satu sekuens merek. Keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA tersebut terdiri atas penetapan tarif cukai MMEA, dalam hal pengusaha pabrik atau importir akan memproduksi atau mengimpor MMEA; atau penetapan kembali tarif cukai MMEA, dalam hal terdapat perubahan kebijakan tentang tarif cukai MMEA.

Baca Juga:
Tak Ada Kenaikan Tarif, DJBC Sebut Pelunasan Cukai Kembali ke 2 Bulan

"Penetapan tarif cukai MMEA ... bertujuan untuk menjalankan peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan pelindungan kepemilikan atas suatu merek," bunyi Pasal 6 PER-1/BC/2024.

Untuk mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA, pengusaha pabrik/importir harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor sebelum memproduksi atau mengimpor MMEA. Permohonan dibuat dengan melampirkan contoh etiket/label kemasan penjualan eceran dan hasil uji kadar EA yang menunjukan bahwa kadar EA dalam MMEA yang diuji berada pada rentang golongan tarif cukai yang sama dengan kadar EA dalam permohonan dan dalam etiket/label kemasan penjualan eceran.

Permohonan penetapan tarif cukai MMEA ini disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. Nantinya, kepala kantor akan menyetujui atau menolak permohonan penetapan tarif cukai dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Baca Juga:
Dukung Penurunan Emisi Karbon, Negara Ini Rombak Tarif Cukai Mobil

Peraturan ini turut mengatur soal penetapan kembali tarif cukai MMEA dalam hal terjadi perubahan kebijakan besaran tarif cukai MMEA dari PMK. Kepala kantor akan menetapkan kembali tarif cukai MMEA tanpa didahului permohonan dari pengusaha pabrik/importir.

Guna memastikan kesesuaian antara kadar EA dalam MMEA yang diproduksi atau yang diimpor dan golongan MMEA yang ditetapkan dalam keputusan penetapan tarif cukai MMEA, dilakukan pengujian kadar EA dalam MMEA milik pengusaha pabrik/importir secara berkala berdasarkan manajemen risiko. Pengujian ini dilakukan oleh direktur teknis dan fasilitas cukai.

Di sisi lain, kepala kantor dapat mencabut keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA dengan menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.

Baca Juga:
Tanpa Kenaikan Tarif Cukai, PMK Soal HJE Rokok 2025 Dirilis Pekan Ini

Kepala kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA dalam hal pengusaha pabrik/importir mengajukan permohonan pencabutan; pengusaha pabrik/importir melanggar ketentuan perdagangan barang kena cukai; nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik/importir dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau terdapat keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya persengketaan merek.

"Pengusaha pabrik/importir yang memproduksi atau mengimpor MMEA yang tidak memiliki penetapan tarif cukai dikenakan penurunan nilai profil risiko pengusaha pabrik/importir," bunyi Pasal 12 PER-1/BC/2024.

Pada saat PER-1/BC/2024 berlaku, PER-26/BC/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PER-1/BC/2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Januari 2024. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 12 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Pemerintah Mulai Susun Peraturan terkait Cukai Minuman Berpemanis

Sabtu, 11 Januari 2025 | 08:45 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Harga Eceran Rokok Naik Tapi Cukai Tak Naik, Downtrading Bisa Ditekan

Jumat, 10 Januari 2025 | 20:15 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Ini Alasan Pemerintah Tak Masukkan Target Cukai Plastik di APBN 2025

Rabu, 08 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Tak Ada Kenaikan Tarif, DJBC Sebut Pelunasan Cukai Kembali ke 2 Bulan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global