KAMBOJA

Setujui Proyek Ini, Pemerintah Berharap Bisa Raup Pajak Rp2,9 Triliun

Dian Kurniati | Sabtu, 31 Oktober 2020 | 16:01 WIB
Setujui Proyek Ini, Pemerintah Berharap Bisa Raup Pajak Rp2,9 Triliun

Salah satu sudut di Pnom Penh, Kamboja. ((Shashank Bengali / Los Angeles Times)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja menyetujui pembangunan proyek infrastruktur listrik senilai lebih dari US$830 juta atau Rp12,19 triliun, berupa bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 150 MW, pembangkit listrik tenaga batu bara 265 MW, dan tiga jalur transmisi.

Juru bicara pemerintah Phay Siphan mengatakan pembangunan itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kamboja. Selain itu, pemerintah juga telah menghitung potensi penerimaan pajak dari investasi infrastruktur listrik tersebut.

"Ini rencana untuk memangkas harga listrik setiap tahun sejak 2016, ketika pembangunan jaringan nasional dan sumber listrik besar terus berkembang," katanya, dikutip Senin (26/10/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Phay Siphan menyebut proyek jalur transmisi perbatasan Battambang Kamboja-Thailand berpotensi mendatangkan penerimaan pajak senilai US$144,6 juta atau Rp2,12 triliun dalam 35 tahun, dan US$199,7 juta atau Rp2,9 selama masa konsesi 39 tahun.

Potensi penerimaan pajak tersebut mencakup penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak atas biaya bunga, pajak atas pembagian dividen, serta pajak pertambahan nilai (PPN).

Potensi penerimaan itu belum menghitung sumber pajak lain, seperti pajak penghasilan karyawan, pajak atas sewa, serta pajak tidak langsung lainnya.

Baca Juga:
Dorong Ekonomi Digital, Kamboja Modernisasi Sistem e-Faktur

Pemerintah akan membangun PLTA Bendungan Stung Tatai Leu 150 MW di hulu Sungai Tatai dengan biaya US$389,4 juta. Proyek itu dilakukan di bawah skema konsesi Build-Operation-Transfer (BOT) 39 tahun, termasuk 4 tahun untuk konstruksi dan 35 tahun untuk pengoperasian bisnisnya.

Dewan memproyeksi bendungan tersebut akan menghasilkan rata-rata 527 juta kilowatt jam (KWH) per tahun dan listrik akan dijual kepada pemasok listrik milik negara dengan harga US$0,0792 per KWH.

Proyek jalur transmisi 500 KV sepanjang 199,52 km yang menghubungkan Phnom Penh ke perbatasan Kamboja-Laos juga dibangun menggunakan skema konsesi BOT selama 28 tahun, termasuk 3 tahun untuk konstruksi dan 25 tahun untuk pengoperasian, dengan biaya US$330,4 juta.

Baca Juga:
Tingkatkan Investasi, Negara Tetangga Ini Gencarkan Negosiasi P3B

Proyek saluran transmisi 500 KV sepanjang 107 kilometer yang menghubungkan Provinsi Battambang dengan perbatasan Kamboja-Thailand akan dibangun untuk kontrak sewa 39 tahun, 4 tahun konstruksi dan 35 tahun operasional dengan biaya US$110,9 juta.

Dilansir phnompenhpost.com, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur listrik tersebut dapat semakin menekan harga listrik di dalam negeri. Sejak 2016 harga listrik di Kamboja tercatat telah menurun 40% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru