Serapan Anggaran IKN Rendah, Sri Mulyani: Bayar Kontraknya Akhir Tahun

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya realisasi anggaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sepenuhnya mencerminkan tahapan pengerjaan proyek di ibu kota baru tersebut.

Menurut Sri Mulyani, sudah ada 108 paket proyek senilai Rp84,2 triliun yang sudah dikontrakkan antara pemerintah dan rekanan. Namun, anggaran baru akan dicairkan secara bertahap per termin berdasarkan kontrak.

"Dikontrakkan itu bukan berarti uangnya sudah keluar. Mereka have to deliver baru kita pay, atau ada perjanjian kontraknya per termin," ujar Sri Mulyani, dikutip Rabu (14/8/2024).

Dari sisi APBN, realisasi anggaran IKN tercatat baru senilai Rp11,2 triliun, hanya 26,4% dari alokasi anggaran IKN senilai Rp42,5 triliun pada tahun ini.

"Jadi yang baru cair memang yang Rp11,2 triliun untuk pagu Rp42,5 triliun, tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi pencairan di kuartal III dan terutama kuartal terakhir," ujar Sri Mulyani.

Secara lebih terperinci, realisasi anggaran IKN klaster infrastruktur tercatat baru mencapai Rp9 triliun, hanya 22,9% dari alokasi anggaran untuk klaster dimaksud yang senilai Rp39,3 triliun. Anggaran klaster infrastruktur digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), tower hunian ASN, rumah tapak menteri, jalan tol IKN, bandara VVIP, hingga penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

"Akan ada 22 embung sebagai tampungan air, akan dinaikkan menjadi 60. Selain pengendalian banjir, Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan antisipasi karena itu ada di sekitar hutan, kalau sampai terjadi bencana kebakaran hutan kita punya reservoir air," ujar Sri Mulyani.

Realisasi anggaran IKN untuk klaster noninfrastruktur sudah mencapai Rp2,2 triliun atau 66,6% dari pagu senilai Rp3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk persiapan pemindahan ibu kota, sosialisasi, rekomendasi kebijakan pada K/L, dukungan pengamanan Polri, hingga operasional Otorita IKN.

Adapun investasi swasta yang masuk ke IKN tercatat sudah mencapai Rp56 triliun. Dari total tersebut, senilai Rp49 triliun sudah mulai dilaksanakan groundbreaking. (sap)