Semua Komisi di DPR Diminta Tunda Pembahasan Efisiensi Belanja K/L

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta semua komisi di DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran bersama kementerian dan lembaga (K/L). Instruksi ini termuat dalam surat yang dikirimkan Dasco kepada seluruh pimpinan komisi di DPR.

Dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, rapat perlu ditunda mengingat pemerintah masih akan menyusun ulang anggaran yang hendak diusulkan.

"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari K/L karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," bunyi surat dimaksud, dikutip Selasa (11/2/2025).

Bila terdapat komisi yang sudah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama K/L, komisi tersebut diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah K/L yang menjadinya mitranya mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

"Demikian, atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih," bunyi surat yang ditujukan kepada pimpinan komisi tersebut.

Sebagai informasi, efisiensi belanja dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025. Dengan inpres tersebut, anggaran belanja K/L dipangkas senilai Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah dipangkas senilai Rp50,59 triliun.

Secara terperinci, setiap K/L diperintahkan untuk mengefisienkan belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi tidak dilakukan atas belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos).

Efisiensi diprioritaskan atas belanja-belanja yang bersumber selain dari: pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir 2025, anggaran yang bersumber dari PNBP BLU kecuali yang disetor ke kas negara pada tahun anggaran 2025, dan anggaran yang bersumber dari SBSN.

Terkait dengan belanja pemda, Prabowo memerintahkan pemda untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan FGD. Belanja perjalanan dinas juga perlu dipangkas sebesar 50%.

Tak hanya itu, pemda juga diminta untuk membatasi belanja honorarium serta mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. (sap)