Sekolah Swasta Minta Kenaikan Pajak Dibatalkan

MANILA, DDTCNews – Asosiasi Pendidikan Swasta (Private Educational Associations) Filipina mendesak Presiden Rodrigo Duterte untuk membatalkan kenaikan tarif pajak menjadi 25%.

Direktur Pelaksana Asosiasi Pendidikan Swasta Joseph Estrada mengatakan kebijakan itu akan menyebabkan tekanan lebih berat bagi sekolah swasta di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, Duterte perlu memberikan sikap yang mendukung pendidikan di sekolah swasta dalam pidato kenegaraan pekan depan.

"Ini akan menambah beban tambahan yang berat dan sangat merugikan banyak pemangku kepentingan sektor pendidikan swasta ketika sedang berjuang bertahan hidup di tengah pandemi," katanya, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Estrada mengatakan pemerintah tidak bisa membebankan pajak yang lebih tinggi bagi sekolah swasta, terutama di tengah pandemi. Oleh karena itu, poin yang memberi ruang pengenaan pajak lebih tinggi pada UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) juga perlu diperbaiki.

Dia menilai Peraturan Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) 5/2021 yang menaikkan tarif pajak berpotensi menyebabkan lebih banyak penutupan sekolah. Jika hal itu terjadi, para guru bisa kehilangan pekerjaan. Selain itu, beasiswa yang diterima siswa selama pandemi juga terhapus.

Estrada menyebut Asosiasi Pendidikan Swasta telah meminta dukungan DPR dan Senat agar pemerintah mempertimbangkan ulang kenaikan tarif pajak. Namun, langkah tersebut belum membuahkan hasil.

Asosiasi berharap pemerintah dan Kongres bersedia mengubah bagian dari ketentuan pajak untuk memasukkan sekolah swasta sebagai penerima keringanan pajak sementara seperti yang diatur UU CREATE dalam 3 tahun ke depan.

"Hampir tidak mungkin bagi sektor pendidikan swasta untuk pulih tanpa bantuan pemerintah," ujarnya, seperti dilansir philstar.com.

Peraturan BIR 5/2021 mengatur kenaikan tarif pajak penghasilan pada lembaga pendidikan swasta. Surat Kepala BIR Caesar Dulay menyatakan insentif pajak pada UU CREATE tidak bisa diberikan kepada lembaga pendidikan yang berorientasi pada saham dan keuntungan, tetapi hanya menyasar lembaga pendidikan nirlaba dan nonsaham. (kaw)