Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Ways and Means Committee pada House of Representative AS telah menyetujui sebagian dari rencana kebijakan pajak yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden.

Sebanyak 24 dari 43 anggota Ways and Means Committee menyatakan persetujuannya atas paket kebijakan pajak yang tertuang dalam RUU. Selanjutnya paket kebijakan ini akan dibahas bersama Budget Committee. Hanya 1 anggota Partai Demokrat yang belum menyetujui RUU tersebut.

Kenaikan sejumlah tarif pajak yang diusung Biden nantinya akan digunakan untuk mendanai program belanja pemerintah AS yang diproyeksikan mencapai US$3,5 triliun dalam 1 dekade ke depan.

"Program-program ini akan mengubah masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dan adil," ujar Chairman of Ways and Means Committee, Richard Neal, dikutip Kamis (16/9/2021).

Beberapa kebijakan pajak yang disetujui oleh Ways and Means Committee antara lain kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 26,5%, kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6%, kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi 25%, serta pengenaan pajak tambahan atau surtax sebesar 3% atas wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$5 juta per tahun.

Selain menyetujui kenaikan tarif, Ways and Means Committee juga menyetujui penambahan anggaran bagi Internal Revenue Service (IRS) sebesar US$80 miliar yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas IRS dalam melakukan penindakan serta modernisasi sistem IT.

Berdasarkan proyeksi Joint Committee on Taxation (JCT), kenaikan-kenaikan tarif pajak pada RUU berpotensi penghasilan tambahan penerimaan pajak sebesar US$2,1 triliun untuk 10 tahun ke depan.

JCT memperkirakan sebagian besar beban yang timbul akibat kenaikan tarif pajak akan ditanggung oleh rumah tangga dengan penghasilan setidaknya sebesar US$1 juta per tahun.

Sebaliknya, rumah tangga dengan penghasilan di bawah US$200.000 diperkirakan akan menikmati penurunan beban pajak secara jangka pendek. Meski demikian, sebagian masyarakat kelas menengah diperkirakan juga akan menanggung kenaikan beban pajak bila insentif child tax credit sudah tidak berlaku. (sap)