Saran Pelaku Usaha Soal Kebijakan Pajak Setelah Ada Pandemi Covid-19

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha menyebut perubahan kebijakan pajak merupakan keniscayaan pascapandemi Covid-19 berlaku.

Ketua BPP Hipmi Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani mengatakan ada beberapa kebijakan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, desain kebijakan fiskal yang mampu mengisi kekosongan kebijakan moneter.

"Kebijakan fiskal perlu bersifat complement sekaligus substitutif dengan kebijakan moneter," katanya dalam Seminar Nasional Online ‘Kebijakan Pajak Masa Covid-19 dan Implikasinya ke Depan’, Jumat (15/5/2020).

Kebijakan fiskal yang bersifat substitutif ini dinilai akan membuat pemulihan ekonomi makin cepat karena relaksasi dilakukan secara komprehensif untuk mendorong konsumsi dan ekspansi dunia usaha.

Kedua, kebijakan fiskal harus berpihak terhadap masyarakat luas dan memberi daya ungkit ekonomi. Hal ini, menurutnya, masih menjadi tantangan pemerintah. Tidak hanya untuk korporasi besar, relaksasi juga sudah seharusnya berdampak positif untuk sektor UMKM yang menopang ekonomi.

Ketiga, kebijakan pajak harus berkeadilan sosial. Otoritas, lanjut Ajib, harus memiliki titik keseimbangan antara pemberian insentif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan konsistensi penegakan hukum dengan tepat sasaran.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan usaha ekstra dan komitmen politik. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan otoritas harus dengan basisi data yang jelas. Dalam konteks ini, dia menyinggung masalah single identity number (SIN) untuk kepentingan administrasi pemerintahan, termasuk pajak.

Sebagai informasi, Seminar Nasional Online ini digelar oleh Program Pascasarjana Institut Stiami dengan menggandeng DDTC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti), dan Center for Public Policy Studies (CPPS).

Selain Ajib, ada beberapa narasumber lain, seperti mantan Dirjen Pajak sekaligus dosen Pascasarjana Institut Stiami Machfud Sidik, Managing Partner DDTC Darussalam, serta Ketua IKPI Departemen Litbang dan FGD Alwi A. Tjandra. (kaw)