PERDAGANGAN

RUU Pengesahan IE-CEPA Disetujui DPR, Ini Kata Mendag

Dian Kurniati | Rabu, 24 Maret 2021 | 11:37 WIB
RUU Pengesahan IE-CEPA Disetujui DPR, Ini Kata Mendag

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (foto: Kemendag)

JAKARTA, DDTCNews – Komisi VI DPR telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (IE-CEPA) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan persetujuan RUU Pengesahan IE-CEPA sangat penting untuk mempercepat pemulihan perdagangan internasional Indonesia. Pada akhirnya, dia meyakini RUU tersebut akan turut mendorong pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

"Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian serta mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Salah satunya melalui Persetujuan IE-CEPA ini," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Lutfi mengatakan negara-negara European Free Trade Association (EFTA) termasuk mitra perdagangan yang ideal. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut merupakan pasar berdaya beli tinggi serta memiliki nilai penanaman modal asing yang besar dan belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Oleh karena itu, IE-CEPA dapat dijadikan pintu masuk bagi perdagangan barang, jasa, dan penanaman modal di Benua Eropa,sekaligus tujuan ekspor potensial dengan produk-produk yang saling melengkapi.

Menurut Lutfi, salah satu makna simbolis dari persetujuan IE-CEPA yakni dapat meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global. Ke depan, Kemendag akan memastikan standar keberlanjutan untuk kelapa sawit Indonesia dapat diterima Swiss dalam kerangka kerja sama yang ada dalam IE-CEPA.

Baca Juga:
Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Selain itu, Lutfi menyebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi IE-CEPA. Misalnya, prinsip mutual respect dan common benefit, peningkatan peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan akses pasar barang/jasa, penanaman modal dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi. Nantinya, pemerintah juga terus memantau dan mengevaluasi implementasi IE-CEPA tersebut.

"Fungsi lembaga negara seperti DPR RI dan pemerintah adalah menjadi fasilitator para pelaku usaha yang menjadi mesin penggerak perekonomian nasional untuk menjalankan persetujuan ini ketika sudah disahkan dan berlaku," ujarnya.

Pemerintah telah memulai inisiasi perundingan IE-CEPA sejak 2005 bersama negara-negara EFTA (Swiss, Liechtenstein, Norwegia, dan Islandia) melalui pembentukan studi kelayakan bersama (joint study group) yang dilanjutkan dengan perundingan sejak 2011.

Baca Juga:
BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Perundingan sempat terhenti sementara pada 2014 dan kembali berjalan pada 2016. Penandatanganan persetujuan IE-CEPA dilakukan pada 16 Desember 2018 di Indonesia oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan para menteri yang mewakili negara-negara EFTA.

Persetujuan komprehensif ini terdiri atas 12 bab, 17 lampiran, dan 17 dokumen tambahan dari lampiran yang mencakup isu perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.

Persetujuan IE-CEPA merupakan perjanjian dagang pertama Indonesia dengan negara-negara di Benua Eropa. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 11:30 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Kamis, 10 Oktober 2024 | 14:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Enam Pedagang Emas Digital yang Kantongi Izin Bappebti, Siapa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN