Rupiah Ambruk, Sri Mulyani Dibanjiri Interupsi Anggota DPR

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (4/9/2018) yang sejatinya diagendakan untuk mendengar jawaban pemerintah terhadap pemandangan fraksi atas RAPBN 2019 justru dibanjiri interupsi terkait pelemahan nilai tukar rupiah.

Dari pantauan DDTCNews, tercatat beberapa anggota fraksi dari Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN mengajukan interupsi sebelum rapat paripurna dimulai. Beberapa dari mereka mempertanyakan penjelasan pemerintah terkait kondisi nilai tukar mata uang Garuda ini.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo menilai pemerintah selalu memakai ‘tameng’ dominasi faktor luar untuk menanggapi pelamahan nilai tukar rupiah. Faktor luar yang sering dipakai itu yakni kebijakan ekonomi Amerika Serikat serta krisis di Turki dan Argentina.

Michael Wattimena, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan penjelasan secara jujur terkait kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini.

“Kami enggak mau berada dalam suasana kelam 1998. Kami enggak mau seperti waktu itu kami bisa lihat semua pembantu presiden bilang fundamental kuat tapi kita akhirnya alami resesi,” ujarnya sembari meminta agar Menkeu tidak hanya menyalahkan pihak luar Indonesia.

Haerudin, anggota DPR dari Fraksi PAN meminta agar Bendahara Umum Negara bias mencermati utang. Dia berharap Indonesia tidak runtuh hanya gara-gara penumpukan utang dari tahun ke tahun yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung memberikan respons atas interupsi yang dilontarkan anggota dewan. Dia menegaskan argumentasi yang disampaikan pemerintah kepada publik memang sesuai fakta dan data terkini.

“Terkait pertanyaan soal rupiah memang faktanya seperti itu,” katanya dalam rapat paripurna DPR.

Oleh karena itu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah akan terus menjaga agar perubahan nilai tukar rupiah mencerminkan fundamental ekonomi yang menopangnya. Kemudian, fleksibilitas rupiah dapat dikelola dan diserap oleh perekonomian dengan baik.

"Kami akan terus mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah yang dipicu oleh sentimen global dan perubahan kebijakan negara AS,” imbuhnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memaparkan langkah kebijakan pemerintah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Mulai dari pengendalian impor hingga mendorong sektor pariwisata untuk tarik devisa secara instan.

Pemerintah, sambungnya, akan terus melakukan penguatan struktur perekonomian Indonesia dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang mampu menghasilkan devisa. Selain itu, pemerintah akan terus mengembangkan sektor pariwisata.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dalam perdagangan spot hari ini, Selasa (4/9/2018) dibuka melemah ke level Rp14.823 dari posisi penutupan perdagangan kemarin Rp14.815. Namun, dalam akhir perdagangan sesi I, rupiah sedikit menguat di level Rp14.780 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /Jisdor) pada hari ini dipatok senilai Rp14.840 per dolar AS. Dengan demikian, nilai tukar mata uang Garuda melemah 0,49% dari posisi Rp14.767 per dolar AS.(kaw)