Respons Digitalisasi, Koordinasi Perpajakan Internasional Diperkuat

JAKARTA, DDTCNews – Efek perkembangan ekonomi digital ke perpajakan menjadi salah satu bahasan dalam Spring MeetingsIMF-Bank Dunia di Washington D.C. pekan lalu. Seluruh negara sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam bidang perpajakan internasional.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sesampainya kembali di Indonesia. Dia mengatakan dalam Spring Meetings, ada pembahasan mengenai risiko peningakatan cyber trap atau kerapuhan sektor keuangan yang berasal dari ekonomi digital.

“Dibahas bagaimana koordinasi dari perpajakan internasional makin diperkuat. Ini akibat adanya digitalisasi, di mana peranan e-commerce dan digital economy makin meluas dan akan makin meningkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, seperti dikutip pada Selasa (16/4/2019).

Dia mengatakan banyak negara juga membahas aspek perbaikan distribusi, kompetisi dan penjagaan kerahasiaan data, serta peningkatan proteksi data-data konsumen. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara membahas kerja sama untuk menghindari guncangan dari teknologi.

Masih dalam kaitannya dengan era digitalisasi, sambung Sri Mulyani, ada pembahasan yang berfokus pada upaya meningkatan kemampuan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam konteks ini, desain kebijakan fiskal penting untuk mendorong produktivitas sumber daya manusia. Kebijakan fiskal juga krusial agar generasi muda mendapat manfaat dari globalisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, dalam pertemuan tersebut, semua negara sepakat adanya beberapa risiko global dan regional yang perlud diwaspadai. Pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional diproyeksi masih akan melemah.

Oleh karena itulah, dalam Spring Meetings ada pembahasan upaya-upaya untuk meminimalisasi risiko melalui desain kebijakan serta koordinasi. Ini dilakukan agar ekonomi dapat berjalan dan menguntungkan negara masing-masing, sekaligus membangun optimisme global.

Indonesia, sambungnya, telah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan di bidang keuangan maupun perdagangan. Ini penting agar pemerintah dapat memformulasikan kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini, kita akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% dengan defisit APBN yang terus dijaga menurun, dan stabilitas harga-harga serta investasi yang terus didorong dengan meningkatkan kegiatan ekspor,” paparnya. (kaw)