INGGRIS

Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Juli 2021 | 09:54 WIB
Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh mendorong Pemerintah Inggris untuk melakukan reformasi sistem jaminan sosial melalui perubahan kebijakan pajak.

Anggota Partai Buruh Rachel Reeves menyatakan siap membuka dialog dengan Partai Konservatif terkait dengan reformasi sistem jaminan sosial. Menurutnya, reformasi tersebut perlu didanai dari uang publik melalui kenaikan beberapa jenis pajak.

“Kami bersedia untuk berdiskusi mengenai cara kami mendanainya [jaminan sosial], termasuk melihat pajak apa yang mungkin diperlukan untuk membayarnya," katanya dikutip pada Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Menkeu bayangan dari oposisi pemerintah itu menyebut ribuan warga Inggris sudah tidak mampu membayar iuran jaminan sosial untuk keperluan perawatan kesehatan. Banyak diantaranya terpaksa menjual rumah untuk menutupi biaya kesehatan.

Dia menyatakan salah satu janji politik Perdana Menteri Boris Johnson pada 2019 adalah memperbaiki krisis sektor jaminan sosial masyarakat. Pemerintah kerap kali menyatakan landasan hukum reformasi jaminan sosial masih digodok tapi perincian rencana tersebut tidak kunjung dirilis kepada publik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan pemerintah akan terbuka perihal rencana reformasi sistem jaminan sosial. Salah satu opsi untuk membiayai jaminan sosial adalah dengan meningkatkan beban beberapa jenis pajak.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Oleh karena itu, agenda reformasi sistem jaminan kesehatan memerlukan konsensus politik antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Hal tersebut menjadi arahan PM Johnson untuk melakukan pembicaraan lintas partai.

"Terbuka kemungkinan untuk menaikkan pajak sebagai cara membayar reformasi perawatan sosial yang utama," imbuhnya seperti dilansir mirror.co.uk. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?