INGGRIS

Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Juli 2021 | 09:54 WIB
Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh mendorong Pemerintah Inggris untuk melakukan reformasi sistem jaminan sosial melalui perubahan kebijakan pajak.

Anggota Partai Buruh Rachel Reeves menyatakan siap membuka dialog dengan Partai Konservatif terkait dengan reformasi sistem jaminan sosial. Menurutnya, reformasi tersebut perlu didanai dari uang publik melalui kenaikan beberapa jenis pajak.

“Kami bersedia untuk berdiskusi mengenai cara kami mendanainya [jaminan sosial], termasuk melihat pajak apa yang mungkin diperlukan untuk membayarnya," katanya dikutip pada Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menkeu bayangan dari oposisi pemerintah itu menyebut ribuan warga Inggris sudah tidak mampu membayar iuran jaminan sosial untuk keperluan perawatan kesehatan. Banyak diantaranya terpaksa menjual rumah untuk menutupi biaya kesehatan.

Dia menyatakan salah satu janji politik Perdana Menteri Boris Johnson pada 2019 adalah memperbaiki krisis sektor jaminan sosial masyarakat. Pemerintah kerap kali menyatakan landasan hukum reformasi jaminan sosial masih digodok tapi perincian rencana tersebut tidak kunjung dirilis kepada publik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan pemerintah akan terbuka perihal rencana reformasi sistem jaminan sosial. Salah satu opsi untuk membiayai jaminan sosial adalah dengan meningkatkan beban beberapa jenis pajak.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Oleh karena itu, agenda reformasi sistem jaminan kesehatan memerlukan konsensus politik antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Hal tersebut menjadi arahan PM Johnson untuk melakukan pembicaraan lintas partai.

"Terbuka kemungkinan untuk menaikkan pajak sebagai cara membayar reformasi perawatan sosial yang utama," imbuhnya seperti dilansir mirror.co.uk. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN