Reformasi Pajak Paman Sam Ancam Industri Wilayah Ini

NEW YORK, DDTCNews – Reformasi pajak Amerika Serikat (AS) sudah di depan mata. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat didunia, implikasi kebijakan pajak baru AS ternyata memunculkan kecemasan bahkan dapat merugikan.

Seperti Puerto Rico, meskipun wilayah ini berada dibawah kedaulatan Negeri Paman Sam, namun untuk urusan pajak wilayah ini dianggap sebagai entitas asing. Sudah jatuh tertimpa tangga, begini kira-kira kondisi ekonomi yang akan terjadi.

“Setidaknya akan menggerus sepertiga dari total pendapatan Puerto Riko karena sistem pajak baru AS,” kata Asisten Sekretaris Departemen Keuangan Puerto Riko Francisco Pares, seperti dilansir bloomberg.com, Rabu (6/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemimpin lokal akan melobi Washington agar membuat pengecualian bagi Puerto Rico. Mereka berharap perusahaan yang beroperasi di sana dapat terbebas dari sasaran pengenaan pajak karena dianggap sebagai perusahaan asing.

Pembahasan mengenai kepentingan Puerto Rico ini akan menjadi bagian dari pembahasan final reformasi pajak AS. DPR dan Senat akan mulai minggu ini membahas rancangan final undang-undang pajak sebelum diserahkan kepada Presiden Trump untuk diteken menjadi aturan hukum yang sah.

Seperti yang diketahui, Puerto Rico merupakan bagian dari teritori Amerika Serikat dan punya otonomi mengatur urusan domestik. Meskipun bagian dari wilayah Amerika Serikat, namun dianggap sebagai yuridiksi asing untuk tujuan perpajakan.

Pares mengatakan bila reformasi pajak terjadi dan terdapat diskriminasi pada Puerto Rico maka akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi. Perubahan menjadi rezim pajak teritori akan memicu perusahaan AS di sana berhenti beroperasi dan berujung ancaman PHK puluhan ribu pekerja di industri manufaktur.

Apabila sistem pajak AS yang baru tidak mengakomodasi kepentingan domestik negara pulau tersebut, bukan tidak mungkin pemerintah Puerto Rico menjadi bangkrut. WIlayah yang berada di Laut Karibia ini punya hutang total sebesar 120 miliar dolar AS, belum lagi beban anggaran untuk pemulihan infrastruktur akibat terjangan Badai Maria.