PUPN Masih Punya PR Tagih Piutang Rp76,89 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mencatat piutang negara hingga 11 November 2021 mencapai Rp76,89 triliun.

Kepala Subdirektorat Piutang Negara II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Sumarsono mengatakan angka tersebut terdiri atas 50.679 berkas kasus piutang negara (BKPN). Hingga saat ini baru 18.332 BKPN yang dapat terselesaikan.

"Data per hari ini untuk target penurunan outstanding dari Rp2,26 triliun sudah terselesaikan Rp2,23 triliun," katanya melalui konferensi video, dikutip Senin (15/11/2021).

Sumarsono mengatakan BKPN merupakan berkas piutang negara macet yang diserahkan kepengurusannya oleh kementerian/lembaga (K/L). Nantinya, PUPN akan berupaya menyelesaikan berkas-berkas tersebut agar hak negara dapat dikembalikan.

Menurutnya, PUPN menghadapi sejumlah tantangan dalam mengurus piutang negara. Misalnya, alamat debitur yang tidak valid sehingga PUPN harus melakukan penelusuran melalui kerja sama dengan pihak lain seperti Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sumarno menilai proses penelusuran dapat berjalan lancar karena PUPN juga dibentuk dengan anggota yang berasal dari lintas K/L. Keanggotaannya berasal dari Kemenkeu, pemda, Polri, dan Kejaksaan, yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Kriteria PKBN yang diserahkan kepada PUPN di antaranya piutang telah macet dan sudah dilakukan penagihan secara optimal oleh K/L tetapi tetap tidak berhasil.

Kriteria lainnya, adanya dan besarnya piutang negara telah pasti menurut hukum, dilengkapi dokumen sumber dan dokumen pendukung terjadinya piutang negara, serta dilengkapi resume piutang negara berupa diantaranya identitas K/L, debitur, jumlah rincian utang, alasan macet, dan upaya penagihan yang telah dilakukan.

Dengan tugas menyelesaikan piutang negara, Sumarsono menyebut PUPN memiliki sejumlah kewenangan seperti melaksanakan penyitaan aset debitur yang tidak mampu dan/atau tidak beritikad melunasi kewajibannya. Aset yang disita PUPN selanjutnya akan digunakan untuk mengembalikan hak negara dengan menjualnya, baik melalui lelang atau tanpa lelang.

"Ini merupakan PR kami di PUPM untuk menyelesaikan bekas-berkas ini dan semoga kami bisa melaksanakannya sehingga ada pemasukan untuk negara guna untuk membiayai kebutuhan," ujarnya. (sap)