PP 50/2022 Terbit, Ada Ketentuan Baru Soal Dasar Penagihan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2022, pemerintah menambah pengaturan mengenai surat keputusan persetujuan bersama dan klaim pajak sebagai dasar penagihan pajak.

Berdasarkan PP 50/2022, dasar penagihan pajak berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

“[Termasuk juga] surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,” bunyi Pasal 45 ayat (1) PP 50/2022, dikutip pada Minggu (1/1/2023).

Merujuk pada Pasal 45 ayat (2) PP 50/2022, jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah juga termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 50/2022 harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal dasar penagihan pajak seperti dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP 50/2022 diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu hak mendahulu selama 5 tahun.

Jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b UU KUP.

Selain surat ketetapan atau surat keputusan, dasar penagihan pajak juga dapat berupa klaim pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (8) UU KUP, dalam hal terdapat permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. (rig)