PMK Terbaru, Ada Aturan Soal SPT Tahunan dan SPT Masa Pajak Karbon

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 turut memerinci jenis-jenis SPT yang ke depan bakal digunakan untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak karbon.

Merujuk pada Pasal 162 ayat (1) PMK 81/2024, terdapat 2 jenis SPT pajak karbon, yakni SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon.

"SPT Tahunan Pajak Karbon ... memuat data mengenai perhitungan pajak karbon terutang, perhitungan pengurang pajak karbon, dan pajak karbon yang masih harus dibayar," bunyi Pasal 164 ayat (13) PMK 81/2024, dikutip Rabu (6/11/2024).

Adapun SPT Masa Pajak Karbon harus memuat data nilai penjualan barang mengandung karbon, dasar pengenaan pajak karbon, serta pajak karbon yang dipungut dan disetor.

SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan oleh wajib pajak dalam bentuk dokumen elektronik. SPT Masa Pajak Karbon juga harus disampaikan oleh para pemungut pajak karbon dalam bentuk dokumen elektronik.

SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan oleh wajib pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender, sedangkan SPT Masa Pajak Karbon harus disampaikan oleh pemungut pajak karbon paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian beragam jenis SPT termasuk SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon masih akan ditetapkan oleh dirjen pajak dalam peraturan tersendiri.

PMK 81/2024 telah diundangkan pada 18 Oktober 2024 dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti diketahui, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sesungguhnya telah memuat pengaturan tentang pajak karbon. Pajak karbon seharusnya sudah mulai dikenakan pada 1 April 2022 untuk pertama kali atas PLTU batu bara dengan tarif lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon.

Bila harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen, pajak karbon dikenakan dengan tarif minimal Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Meski demikian, pemerintah tak kunjung mengenakan pajak karbon hingga saat ini mengingat roadmap terkait pajak tersebut masih belum ditetapkan. Roadmap pajak karbon diperlukan untuk menentukan sektor-sektor yang bakal dibebani pajak karbon. Roadmap dimaksud juga akan memerinci batasan emisi karbon yang berlaku pada setiap sektor. (sap)