PMK Baru Soal Pengawasan Penerimaan Minerba, Data K/L Disinergikan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merancang regulasi khusus mengenai pengawasan atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba).

Guna mengawasi dan mengoptimalkan realisasi PNBP minerba, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, LNSW akan bersinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan.

"Pengaturan pengawasan PNBP minerba melalui sinergi proses bisnis dan data antar-K/L bertujuan untuk peningkatan efektivitas pengawasan, peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban penerimaan negara, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari SDA sektor minerba melalui sinergi proses bisnis dan data antar K/L," bunyi Pasal 2 PMK 214/2021, dikutip Jumat (7/1/2022).

Secara lebih terperinci, Ditjen Anggaran bertugas untuk mengelola data kode billing dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dari sistem informasi PNBP online (Simponi) dan mengelola data hasil sinergi dengan Kementerian ESDM berupa laporan hasil verifikasi.

Data NTPN dan laporan hasil verifikasi dialirkan kepada LNSW guna mendukung pengelolaan data sektor minerba.

Selanjutnya, Ditjen Pajak mengemban tugas mengelola dan memberikan hak akses sistem KSWP untuk memberikan informasi tentang validitas NPWP dan kepatuhan wajib pajak sektor minerba.

Adapun Ditjen Bea dan Cukai bertugas menatausahakan data pemberitahuan pabean ekspor serta data manifest kapal pengangkut. Ditjen Bea dan Cukai wajib memberikan hak akses atas kedua data tersebut kepada LNSW.

Terakhir, LNSW bertugas mengelola data pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Data dari Kementerian Perdagangan yang tersedia pada SINSW adalah data perizinan atau persetujuan dalam rangka ekspor dan laporan surveyor ekspor, sedangkan data dari Kementerian Perhubungan adalah data pengangkutan minerba untuk penerbitan surat persetujuan berlayar atau surat persetujuan olah gerak.

PMK terbaru ini telah diundangkan pada 31 Desember 2021 dan ditetapkan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan. (sap)