PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan soal Operator Ekonomi Bersertifikat

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator/AEO) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2023.

Revisi peraturan dilaksanakan antara lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan kinerja logistik nasional dan mendukung terciptanya keamanan rantai pasok dunia.

"Untuk…menyempurnakan ketentuan mengenai AEO agar sesuai dengan international best practice on World Customs Organization SAFE Framework of Standard to secure and facilitate global trade, PMK 227/2014 perlu diganti," bunyi salah satu pertimbangan PMK 137/2023, dikutip pada Senin (25/12/2023).

Pasal 2 PMK 137/2023 menyatakan operator ekonomi yang dapat diberikan pengakuan sebagai AEO terdiri atas manufaktur; eksportir; importir; pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK); pengangkut.

Selain itu, pihak lainnya yang terkait dengan fungsi rantai pasokan global juga dapat diakui sebagai AEO, meliputi tetapi tidak terbatas pada konsolidator, perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, dan perusahaan di kawasan bebas.

Operator ekonomi juga harus memenuhi persyaratan umum, yaitu tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan; dan memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Selain itu, operator ekonomi harus memenuhi kondisi dan persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; sistem pengelolaan data perdagangan.

Lalu, memenuhi kondisi dan persyaratan kemampuan keuangan; sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi; sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian; sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan; serta sistem pengukuran, analisis dan peningkatan.

Untuk diperhatikan, pemenuhan kondisi dan persyaratan tersebut dapat berbeda untuk setiap jenis operator ekonomi tergantung pada peran dan tanggung jawab operator ekonomi dalam rantai pasok perdagangan internasional.

Operator ekonomi harus mengajukan permohonan kepada dirjen bea dan cukai melalui direktur untuk dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO. Permohonan dapat berupa permohonan baru atau permohonan perubahan.

Permohonan disampaikan dengan dilampiri daftar pertanyaan mengenai informasi umum tentang operator ekonomi dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (self-assessment questionnaire) yang telah diisi lengkap.

Kemudian, surat pernyataan kesediaan untuk menjadi AEO yang telah ditandatangani oleh pimpinan operator ekonomi; serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik periode 2 tahun terakhir.

Keputusan pengakuan sebagai AEO akan berlaku selama 5 tahun. Keputusan pengakuan sebagai AEO dapat diperpanjang setiap 5 tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh direktur.

Operator ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO akan diberikan perlakuan kepabeanan tertentu. Perlakuan kepabeanan tertentu ini berupa perlakuan kepabeanan bersifat umum dan/atau khusus.

Perlakuan kepabeanan bersifat umum diberikan kepada semua jenis operator, yang meliputi namun tidak terbatas pada diakui sebagai partner DJBC; mendapat layanan khusus dalam bentuk layanan yang diberikan client manager; prioritas untuk diikutsertakan dalam program baru yang dirintis oleh DJBC; dan/atau mendapatkan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepabeanan di luar jam kerja kantor pabean.

Sementara itu, perlakuan kepabeanan bersifat khusus diberikan sesuai dengan jenis operator tertentu, yang meliputi namun tidak terbatas pada memperoleh predikat sebagai perusahaan berisiko rendah; penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku; serta prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan.

Di sisi lain, perlakuan kepabeanan bersifat khusus juga dapat berupa prioritas untuk mendapatkan layanan kepabeanan; pelayanan khusus di bidang kepabeanan untuk kelancaran pengeluaran dan/atau pemasukan arus barang dari dan/atau ke Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar dan/atau muat dengan mempertimbangkan manajemen risiko; dan/atau kemudahan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perlakuan kepabeanan tertentu, AEO juga mendapat perlakuan berupa kemudahan yang disepakati bersama administrasi kepabeanan negara lain dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (Mutual Recognition Arrangement); dan/atau kemudahan yang diberikan instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 PMK 137/2023 lantas mengatur AEO yang bertanggungjawab untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan; serta mengembangkan dan menjaga nilai-nilai etika dan/atau akuntabilitas dalam praktik perdagangan.

Dalam pelaksanaannya, AEO akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Pelaksanaan monev antara lain bertujuan untuk memastikan kondisi dan persyaratan serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai AEO tetap terpenuhi, serta sebagai dasar untuk menerbitkan permintaan tindak lanjut perbaikan, menerbitkan pembekuan sebagai AEO, dan/atau menerbitkan pencabutan pengakuan sebagai AEO.

Selain itu, monev juga menjadi dasar untuk rekomendasi perubahan atau perpanjangan pengakuan sebagai AEO, serta sebagai dasar rekomendasi untuk dilakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Apabila tidak memenuhi ketentuan, pengakuan AEO dapat dibekukan dan dicabut.

Pada saat PMK 137/2023 ini mulai berlaku, PMK 227/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK 137/2023 mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2023 atau mulai 11 Januari 2024. (rig)