PMK Baru! Ini Cakupan Pengambilalihan Usaha yang Bisa Tidak Kena Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyesuaikan kembali ketentuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta untuk pengambilalihan usaha.

Penyesuaian tersebut diatur dalam PMK 56/2021. Melalui beleid yang berlaku mulai 4 Juni 2021 ini, pemerintah memerinci dan menambah beberapa ketentuan perpajakan terkait dengan penggunaan nilai buku untuk pengambilalihan usaha.

“Untuk memberikan kemudahan dalam transformasi BUMN dan pencapaian misi BUMN melalui restrukturisasi BUMN, serta mendorong perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham,” bunyi pertimbangan PMK 56/2021, Selasa (22/6/2021)

Untuk kepentingan penerapan ketentuan pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku untuk pengambilalihan usaha. Namun, nilai buku ini baru dapat digunakan setelah wajib pajak mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.

Persetujuan tersebut dapat diperoleh apabila wajib pajak mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pemerintah juga memerinci dua kelompok pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku.

Pertama, pengambilalihan usaha Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank yang dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) yang modalnya terbagi atas saham, dan membubarkan BUT tersebut.

Kedua, pengambilalihan usaha dari suatu WPDN dengan cara mengalihkan kepemilikan atas saham WPDN yang dimilikinya tersebut kepada WPDN lainnya, yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN.

Sesuai dengan PMK 56/2021, kelompok yang kedua ini harus memenuhi lima persyaratan.

1. Kepemilikan atas saham WPDN yang dialihkan:

• Lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
• Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas WPDN yang dialihkan;

2. Dalam hal WPDN yang diambil alih berbentuk perseroan terbuka, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
4. Pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
5. Restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.

Dalam beleid terdahulu, yaitu PMK 205/2018, pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah penggabungan dari wajib pajak BUT yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan WPDN yang modalnya terbagi atas saham.

Penggabungan itu, masih dalam beleid terdahulu, dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada WPDN yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan BUT tersebut

Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta tidak menyebabkan adanya keuntungan sehingga tidak dikenakan PPh. Berbeda dengan penggunaan nilai pasar yang akan menimbulkan selisih harga di atas harga buku sebagai keuntungan yang berdampak pada timbulnya PPh atas transaksi tersebut. (rig)