PMK 81/2024 Perbarui Aturan Kantor Virtual sebagai Tempat Kedudukan

JAKARTA, DDTCNews – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 turut memperbarui ketentuan terkait dengan penggunaan kantor virtual sebagai tempat pengusaha kena pajak (PKP) dikukuhkan.

Kantor virtual (virtual office) atau kantor bersama (co­-working space) adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengusaha jasa kantor virtual.

“[Kantor virtual]…dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantornya terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa sewa gedung dan sewa kantor,” bunyi Pasal 1 nomor 75 PMK 81/2024, dikutip pada Minggu (17/11/2024).

Jika tempat kedudukan pengusaha badan menggunakan kantor virtual maka kantor virtual tersebut bisa digunakan sebagai tempat PKP dikukuhkan sepanjang pengusaha yang menyediakan jasa kantor virtual memenuhi 3 ketentuan.

Pertama, telah dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, menyediakan ruangan fisik untuk tempat melakukan kegiatan usaha bagi pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP. Ketiga, secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Selain harus memenuhi 3 ketentuan tersebut, pengusaha yang menyediakan jasa kantor virtual harus memiliki:

• dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara pengusaha yang menyediakan jasa kantor virtual dan pengusaha; dan
• dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu nomor induk berusaha atau dokumen lain yang sejenis.

Jika tempat kedudukan pengusaha badan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan memilih untuk menggunakan tempat kegiatan usaha berupa kantor virtual di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai tempat pelaporan usaha maka ketentuan di atas berlaku juga bagi kantor virtual tersebut.

Tambahan informasi, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menyampaikan permohonan pengukuhan PKP.

Dalam hal menggunakan kantor virtual sebagai tempat pelaporan usaha, pengusaha harus memberikan pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya. (rig)