Pilkada Idealnya Genjot Kapasitas Fiskal Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Pelaksanaan 171 Pilkada serentak telah dihelat di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Kontes politik yang menyedot anggaran pemerintah sebesar Rp20 trilun idealnya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di daerah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny S Hartati mengatakan secara instan efek pilkada serentak sudah menyumbang 0,02% kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, seharusnya tidak berhenti pada efek jangka pendek.

"Setidaknya ada tiga agenda bagi kepala daerah terpilih untuk jaga multiplier effect pilkada tidak hanya terjadi ketika pilkada berlangsung," katanya dalam rilis Kajian Tengah Tahun Indef, Selasa (31/7).

Agenda pertama yang harus jadi prioritas dilakukan adalah pemenuhan janji politik. Hal ini merupakan utang bagi setiap kandidat yang terpilih dalam pilkada.

"Kedua, adalah kepala daerah terpilih harus melakukan inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan APBD," ungkapnya.

Meningkatkan kapsitas fiska ini penting karena masih banyak daerah peserta Pilkada langsung yang anggarannya masih tergantung asupan pemerintah pusat melalui transfer daerah.

"Sejak desentralisasi fiskal bergulir tahun 2001 hingga kini belum mampu mewujudkan kemandirian daerah dan terbukti masih banyaknya daerah bergantung pada dana transfer ke daerah," paparnya.

Masih tergantungnya daerah pada pemerintah pusat kemudian tercermin dalam PMK No.37/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam beleid tersebut terdapat 227 daerah atau 44,69% yang masuk kategori kapasitas fiskal rendah. Kemudian 130 daerah atau 25,59% masuk kategori kapasitas fiskal sedang.

Sedangkan yang masuk kategori kapasitas fiskal tinggi ada 98 daerah atau 19,28% dan hanya 53 daerah atau 10,43% yang masuk kategori kapasitas fiskal sangat tinggi.

"Oleh karena itu butuh kolaborasi antar kabupaten/kota dalam mengembangkan pusat ekonomi daerah. Dalam jangka panjang kerja sama lintas administrasi pemerintah ini akan bermanfaat untuk menekan laju ketimpangan dan mencegah arus urbanisasi," tutupnya. (Gfa/Amu)