Menarik! Debat Cabup-Cawabup di Buleleng Bali Angkat Isu Pajak Daerah

BULELENG, DDTCNews – ‘Pajak dan Retribusi Daerah untuk Rakyat’ menjadi salah satu subtema yang dibahas dalam debat ketiga calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Buleleng 2024, Rabu (20/112024). Subtema tersebut muncul dalam segmen penajaman visi dan misi Cawabup.

Terkait tema tersebut, panelis membacakan pertanyaan perihal upaya dan mekanisme yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan potensi Buleleng. Pertanyaan itu ditujukan kepada cawabup nomor urut 1 Gede Suardana.

“Kami akan melakukan upaya yang sangat maksimal untuk meningkatkan PAD, yaitu berupa pajak dan retribusi. Kita punya target bagaimana PAD di Buleleng yang saat ini mencapai Rp400 miliar sekian akan kami targetkan mencapai Rp1 triliun dalam kurun waktu 5 tahun mendatang,” ujarnya, dikutip pada Jumat (22/11/2024).

Suardana menyebut salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah dan kejaksaan. Dia mencontohkan salah satu sektor yang telah dilakukan pemungutan secara online di Buleleng adalah pajak penerangan jalan.

“Pajak penerangan jalan itu realisasinya lebih besar dari pajak hotel dan restoran. Itu contoh bahwa sistem online sangat efektif dalam meningkatkan pajak,” tegasnya

Terkait dengan angka target Rp 1 triliun, Suardana mengeklaim target itu bukan isapan jempol. Target itu bisa dicapai dengan mudah apabila bandara Bali Utara terwujud. Menurutnya, pembangunan bandara Bali Utara akan berdampak pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Selain itu, sambungnya, pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga diprediksi meningkat karena proses jual-beli dan sewa-menyewa.

Suardana juga menyinggung akan adanya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun depan. Dia menyebut pihaknya akan memaksimalkan penerimaan daerah tersebut di antaranya untuk pendidikan gratis dari TK-SMP dan memberikan kenaikan gaji bagi guru.

Menanggapi hal tersebut, cawabup Buleleng nomor urut 2 Gede Supriatna mengatakan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan diperlukan kesiapan sistem, sumber daya manusia (SDM), dan pendekatan holistik berbasis data.

Apabila terpilih, Supriatna menyebut pihaknya akan meningkatkan sistem teknologi informasi serta menerapkan digitalisasi dalam sistem pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pihaknya akan melakukan pendataan secara menyeluruh atas objek pajak dan retribusi menggunakkan teknologi.

“Sekaligus mendata seluruh objek pajak, menggunakan Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan dan identifikasi objek pajak yang belum tercatat,” ujarnya.

Supriatna menambahkan pihaknya juga akan melakukan analisis atas pajak dan retribusi daerah pada sektor yang potensial, tetapi belum tergali secara optimal. Misalnya, pada sektor pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) restoran, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), retribusi parkir, serta sektor lainnya.

“Serta menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam penagihan pajak dan retribusi dengan memberikan kesempatan untuk wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka melalui cicilan atau program pengurangan denda,” jelas Supriatna.

Suardana pun kembali memberi tanggapan. Suardana menyebut Paslon nomor urut 2 pada dasarnya setuju dengan gagasan untuk digitalisasi penerimaan pajak. Sebagai penutup, dia tetap meyakini bila Buleleng bisa mengumpulkan PAD hingga angka Rp1 triliun.

Adapun tema utama yang diusung pada debat ketiga tersebut, yaitu Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. Sebelum perdebatan dimulai, kedua pasangan cabup-cawabup diberikan kesempatan untuk memaparkan visi-misinya.

Pasangan cabup-cawabup nomor urut 1 I Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana di antaranya memaparkan 5 strategi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak.

Sementara itu, pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna memaparkan beragam program prioritasnya mulai dari bidang kesehatan hingga lingkungan hidup. Namun, kedua paslon tersebut tidak menyinggung soal pajak daerah dalam program prioritasnya. (sap)