KABUPATEN BULELENG

Menarik! Debat Cabup-Cawabup di Buleleng Bali Angkat Isu Pajak Daerah

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 22 November 2024 | 15:30 WIB
Menarik! Debat Cabup-Cawabup di Buleleng Bali Angkat Isu Pajak Daerah

Ilustrasi.

BULELENG, DDTCNews – ‘Pajak dan Retribusi Daerah untuk Rakyat’ menjadi salah satu subtema yang dibahas dalam debat ketiga calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Buleleng 2024, Rabu (20/112024). Subtema tersebut muncul dalam segmen penajaman visi dan misi Cawabup.

Terkait tema tersebut, panelis membacakan pertanyaan perihal upaya dan mekanisme yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan potensi Buleleng. Pertanyaan itu ditujukan kepada cawabup nomor urut 1 Gede Suardana.

“Kami akan melakukan upaya yang sangat maksimal untuk meningkatkan PAD, yaitu berupa pajak dan retribusi. Kita punya target bagaimana PAD di Buleleng yang saat ini mencapai Rp400 miliar sekian akan kami targetkan mencapai Rp1 triliun dalam kurun waktu 5 tahun mendatang,” ujarnya, dikutip pada Jumat (22/11/2024).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Suardana menyebut salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah dan kejaksaan. Dia mencontohkan salah satu sektor yang telah dilakukan pemungutan secara online di Buleleng adalah pajak penerangan jalan.

“Pajak penerangan jalan itu realisasinya lebih besar dari pajak hotel dan restoran. Itu contoh bahwa sistem online sangat efektif dalam meningkatkan pajak,” tegasnya

Terkait dengan angka target Rp 1 triliun, Suardana mengeklaim target itu bukan isapan jempol. Target itu bisa dicapai dengan mudah apabila bandara Bali Utara terwujud. Menurutnya, pembangunan bandara Bali Utara akan berdampak pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Baca Juga:
Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selain itu, sambungnya, pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga diprediksi meningkat karena proses jual-beli dan sewa-menyewa.

Suardana juga menyinggung akan adanya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun depan. Dia menyebut pihaknya akan memaksimalkan penerimaan daerah tersebut di antaranya untuk pendidikan gratis dari TK-SMP dan memberikan kenaikan gaji bagi guru.

Menanggapi hal tersebut, cawabup Buleleng nomor urut 2 Gede Supriatna mengatakan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan diperlukan kesiapan sistem, sumber daya manusia (SDM), dan pendekatan holistik berbasis data.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Apabila terpilih, Supriatna menyebut pihaknya akan meningkatkan sistem teknologi informasi serta menerapkan digitalisasi dalam sistem pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pihaknya akan melakukan pendataan secara menyeluruh atas objek pajak dan retribusi menggunakkan teknologi.

“Sekaligus mendata seluruh objek pajak, menggunakan Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan dan identifikasi objek pajak yang belum tercatat,” ujarnya.

Supriatna menambahkan pihaknya juga akan melakukan analisis atas pajak dan retribusi daerah pada sektor yang potensial, tetapi belum tergali secara optimal. Misalnya, pada sektor pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) restoran, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), retribusi parkir, serta sektor lainnya.

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

“Serta menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam penagihan pajak dan retribusi dengan memberikan kesempatan untuk wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka melalui cicilan atau program pengurangan denda,” jelas Supriatna.

Suardana pun kembali memberi tanggapan. Suardana menyebut Paslon nomor urut 2 pada dasarnya setuju dengan gagasan untuk digitalisasi penerimaan pajak. Sebagai penutup, dia tetap meyakini bila Buleleng bisa mengumpulkan PAD hingga angka Rp1 triliun.

Adapun tema utama yang diusung pada debat ketiga tersebut, yaitu Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. Sebelum perdebatan dimulai, kedua pasangan cabup-cawabup diberikan kesempatan untuk memaparkan visi-misinya.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Pasangan cabup-cawabup nomor urut 1 I Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana di antaranya memaparkan 5 strategi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak.

Sementara itu, pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna memaparkan beragam program prioritasnya mulai dari bidang kesehatan hingga lingkungan hidup. Namun, kedua paslon tersebut tidak menyinggung soal pajak daerah dalam program prioritasnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya