Peserta Kebijakan I PPS, Penentuan Nilai Utang Ikuti UU Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Satu lagi informasi yang perlu dicatat oleh peserta program pengungkapan sukarela (PPS). Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai harta bersih PPS ditetapkan berbeda.

Dalam acara Taxlive DJP, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan nilai utang yang dapat diperhitungkan untuk menentukan nilai harta bersih bagi wajib pajak peserta kebijakan I PPS adalah sama dengan yang ditentukan pada UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Untuk kebijakan I masih ikut ketentuan tax amnesty di mana batasan utang yang boleh diakui dalam menentukan harta bersih untuk wajib pajak badan 75%, untuk orang pribadi 50%," ujar Yudha, Kamis (6/1/2022).

Untuk kebijakan II PPS, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak mengatur tentang batasan nilai utang yang dapat diperhitungkan dalam menentukan nilai harta bersih.

Dengan demikian, Yudha mengatakan semua utang wajib pajak orang pribadi dapat diperhitungkan dalam menentukan nilai harta bersih dan PPh final yang perlu dibayar.

Seperti diketahui, PPS resmi diselenggarakan sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022. Kebijakan I PPS dapat diikuti oleh wajib pajak yang ikut tax amnesty, sedangkan kebijakan II PPS hanya dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi.

Secara garis besar, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi PPS ini. Kelimanya adalah login, unduh form SPPH, isi form SPPH, pembayaran, dan kirim form SPPH.

Per 5 Januari 2022, tercatat sudah terdapat 1.204 wajib pajak yang telah turut serta dalam PPS dan 1.089 surat keterangan yang telah diterbitkan oleh DJP. Surat keterangan adalah bukti keikutsertaan wajib pajak pada PPS yang diterbitkan oleh DJP.

Adapun jumlah PPh yang disetorkan wajib pajak peserta PPS tercatat mencapai Rp67,79 miliar, sedangkan nilai harta yang diungkapkan mencapai Rp559,51 miliar. (sap)