VIETNAM

Perusahaan Diusulkan Dapat Potongan Pajak 30% dan Pembebasan Denda

Dian Kurniati | Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:30 WIB
Perusahaan Diusulkan Dapat Potongan Pajak 30% dan Pembebasan Denda

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pengurangan sebesar 30% atas pajak penghasilan yang harus dibayarkan pelaku usaha pada tahun ini.

Usulan tersebut dimuat dalam dokumen rancangan resolusi tentang strategi penerimaan negara yang diserahkan kepada Komite Tetap Majelis Nasional. Keringanan serupa juga telah diberikan pemerintah pada tahun lalu untuk membantu pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kementerian mengusulkan penurunan pajak penghasilan badan sebesar 30% pada 2021," bunyi dokumen tersebut, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Pengurangan pajak tersebut rencananya berlaku pada kuartal III dan IV tahun ini. Selain bisnis besar, otoritas berencana memberikan potongan 50% atas pajak yang dibayarkan usaha rumah tangga dan individu. Kemudian, ada pengurangan 30% pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa sektor.

Otoritas juga mengusulkan pembebasan denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran pada 2020 dan 2021. Insentif akan diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut pada 2018, 2019, dan 2020.

Secara umum, dukungan pemerintah berupa pengurangan pajak dan pembebasan denda akan mencapai VND138 triliun atau sekitar Rp85,79 triliun pada tahun ini. Dari angka tersebut, sebesar VND118 triliun atau sekitar Rp73,35 triliun di antaranya telah direalisasikan.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Adapun pada tahun lalu, realisasi insentif pengurangan pajak dan pembebasan denda pajak mencapai VND129 triliun atau sekitar Rp80,19 triliun.

“Kementerian Keuangan juga sedang mengkaji proposal untuk mengurangi biaya penggunaan lahan pada 2021," bunyi dokumen tersebut, seperti dilansir vietnamplus.vn.

Pemerintah menargetkan rencana resolusi tersebut dapat segera disetujui Komite Tetap Majelis Nasional sehingga bisa diserahkan kepada perdana menteri sebelum 10 Agustus 2021. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan