Pernikahan 'Boros' Bakal Kena Pajak

MUMBAI, DDTCNews – Pemerintah India tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pernikahan (Marriage Bill) untuk mengurangi pemborosan yang dilakukan warga India saat menggelar resepsi pernikahan.

Ranjeet Ranjan, Anggota Parlemen India yang paling gencar mengajukan RUU Pernikahan ini mengatakan saat ini makna pernikahan sudah berubah. Bukan lagi sebagai lambang pengesahan ikatan, namun menjadi ajang pamer kekayaan.

"Hasilnya, banyak rakyat miskin mendapat tekanan sosial yang luar biasa untuk menghabiskan dana lebih banyak lagi. Hal ini perlu dikaji lagi karena bisa merugikan masyarakat luas," katanya seperti dilansir BBC, Rabu (15/1).

Ranjeet menjelaskan RUU tersebut tak hanya membatasi tamu undangan dan makanan yang disajikan untuk menghindari pemborosan, namun RUU itu juga mengusulkan pemberian pajak pada pengantin dengan pernikahan paling ‘boros’.

Mereka yang menghabiskan biaya pernikahan lebih dari 500.000 rupee atau minimal Rp90 juta diwajibkan memberikan 10% dari biaya keseluruhan untuk pajak, yang bisa digunakan untuk membiayai pernikahan pengantin miskin.

RUU itu diajukan setelah muncul kemarahan atas mewahnya pernikahan di kalangan orang kaya di India yang dikabarkan menghabiskan biaya yang amat fantastis.

Pada November tahun lalu, pernikahan anak perempuan dari pengusaha dan mantan menteri di India, G. Janardhana Reddy, dikabarkan menghabiskan biaya nyaris mencapai Rp1 triliun. Hal paling menakjubkan adalah adanya undangan berlapis emas dengan dilengkapi layar LCD, yang menghabiskan dana sekitar 10 juta rupee atau setara Rp1,98 miliar.

Besaran biaya yang fantastis itu menimbulkan protes karena pada saat yang sama, kata Ranjeet, jutaan rakyat India sedang berjuang untuk mengatasi krisis keuangan. (Amu)