Peritel Desak Digitalisasi Sistem Belanja Bebas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ratusan pengusaha ritel terkemuka mendesak Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond untuk memodernisasi sistem belanja babas pajak dan pengembalian pajak pertambahan nilai.

Ratusan peritel itu menulis surat tuntutan realisasi janji Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond untuk mendigitalisasikan belanja bebas pajak. Pasalnya, masih ada turis dari luar Uni Eropa yang harus mengajukan permohonan VAT refund dengan formulir kertas.

“Hari ini, 600 pengecer terkemuka bersatu untuk memperingatkan Menteri Keuangan bahwa Inggris kehilangan ribuan pembeli wisata internasional setiap tahun ke saingan Eropa,” demikian informasi yang dilansir dari The Sun,Rabu (24/10/2018).

Sebagian besar negara Uni Eropa lainnya mengizinkan pembeli mengajukan permohonan pengembalian uang secara online. Namun, Inggris belum menerapkan proses digital meskipun sudah menguraikan rencana modernisasi sistem belanja bebas pajak.

Peritel ingin ada percepatan implementasi rencana modernisasi tersebut. Menurut mereka, jika pemerintah gagal bertindak, akan ada ancaman hilangnya potensi 2,5 miliar pound sterling (sekitar Rp49,2 triliun) dari penjualan ritel bebas pajak setiap tahun.

Surat itu ditandatangani oleh department store besar seperti Harrods, outlet belanja seperti Bicester Village dan kelompok-kelompok seperti British Retail Consortium. Penelitian menunjukkan akan ada peningkatan pajak jika klaim VAT refund bisa dilakukan secara online.

Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis menunjukkan ada manfaat bersih untuk fiskal hingga 1,90 pound sterling untuk setiap 1 pound sterling yang dikembalikan. Pajak tambahan berasal dari jumlah pengunjung yang lebih banyak serta pengeluaran yang tidak dapat pengembalian pajak, seperti hotel, restoran, dan transportasi. (kaw)