EROPA

Perbanyak Mobil Listrik, Industri Minta Pengenaan Pajak Bahan Bakar

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 April 2021 | 16:25 WIB
Perbanyak Mobil Listrik, Industri Minta Pengenaan Pajak Bahan Bakar

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews – Manufaktur otomotif Eropa bersiap menghadapi era baru mobil listrik ramah lingkungan dengan usulan penerapan beban pajak baru bagi mobil konvensional.

CEO Audi Markus Duesmann mengatakan pemerintah memiliki banyak saluran kebijakan untuk meningkatkan peredaran mobil listrik, seperti kebijakan subsidi dan diskon pembelian mobil listrik. Namun, instrumen paling efektif adalah pajak bahan bakar.

Menurutnya, pajak bahan bakar seperti bensin dan solar menjadi pilihan terbaik bagi otoritas jika ingin meningkatkan jumlah mobil listrik. Instrumen kebijakan fiskal tersebut membuat kendaraan listrik jauh lebih kompetitif dan menarik bagi konsumen.

Baca Juga:
China Kenakan Bea Masuk 39 Persen atas Impor Brandy dari Eropa

"Kita perlu mengenakan pajak karbon di setiap pompa pengisian bahan bakar [bensin dan solar]," katanya, dikutip pada Selasa (20/4/2021).

Duesmann menyebutkan saat ini, harga mobil listrik dan konvensional bersaing pada tingkat harga yang setara. Pasalnya, industri otomotif juga telah melakukan investasi dalam skala besar untuk pengembangan mobil listrik.

Oleh karena itu, pajak karbon atas bahan bakar bensin dan solar menjadi pilihan untuk meningkatkan nilai kompetitif mobil listrik dibanding mobil konvensional. Selain itu, pajak karbon atas bahan bakar menjadi pilihan terbaik karena penghasil polusi membayar beban pajak yang lebih banyak.

Baca Juga:
Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

"Kendaraan listrik harus dapat bersaing secara harga dengan mobil konvensional. Jika tidak maka akan sulit bagi pabrikan memikat pelanggan untuk membeli mobil listrik dan menutup investasi besar yang telah dilakukan," ujar Deusmann.

CEO Volkswagen AG Herbert Diess mengatakan pemerintah tidak hanya bisa memperkenalkan pajak karbon atas bahan bakar, tapi juga membuat tarifnya menjadi tinggi. Beberapa negara Uni Eropa sudah menerapkan pajak karbon untuk emisi alat transportasi tapi belum signifikan menggerakkan masyarakat membeli mobil listrik.

Dia memberi contoh Jerman dengan pajak karbon sektor transportasi sebesar €25 per ton emisi CO2. Jumlah tersebut masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan pungutan serupa di Swedia yang menetapkan harga emisi CO2 sektor transportasi sebesar €100 per ton emisi.

Baca Juga:
Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

Kesiapan manufaktur otomotif Eropa menyambut era kendaraan listrik juga tidak hanya berlaku bagi kendaraan penumpang. Angkutan barang seperti truk dengan basis energi listrik dan hidrogen juga sudah menyatakan kesiapan.

Produsen truk Eropa seperti Daimler, Scania, MAN, dan Volvo meminta Uni Eropa menghentikan subsidi bagi angkutan barang dengan basis mesin diesel. Pasalnya, industri siap beralih pada produksi truk kargo bertenaga listrik.

"Kami membutuhkan keseimbangan biaya produksi antara truk hidrogen dan diesel. Anda harus siap beralih dengan pajak atas emisi CO2 kemudian bermain-main dengan tarifnya," ujar CEO Deimler, Martin Daum, dikutip dari thetruthaboutcars.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Belum Berlaku, Kebijakan Disinsentif Bisa Lewat Pasar

Selasa, 01 Oktober 2024 | 13:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN