Fasilitas PPN DTP Terikat Siklus APBN, Harus Diperbarui Tiap Tahun

JAKARTA, DDTCNews – Kemenko Perekonomian menyebut pajak ditanggung pemerintah (DTP) bukanlah fasilitas yang bisa ditetapkan sebagai fasilitas permanen.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pajak DTP terikat dengan siklus anggaran. Alhasil, pajak DTP hanya bisa diberikan maksimal setahun. Bila pajak DTP hendak dilanjutkan, fasilitas dimaksud harus dibahas lagi pada tahun berikutnya.

"Siklus APBN kita kan tahunan. Nanti akan dievaluasi, apakah akan dialokasikan lagi atau tidak," katanya, Selasa (17/12/2024).

Secara teknis, fasilitas pajak DTP diberikan dengan cara mengalokasikan belanja terhadap pajak yang tidak dipungut akibat fasilitas pajak DTP dimaksud. Dengan demikian, fasilitas pajak DTP harus diperbarui setiap tahun sesuai dengan siklus APBN.

Tahun ini, pemerintah telah memberikan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah dan penyerahan mobil atau bus listrik. Fasilitas ini diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 dan PMK 8/2024.

Mengingat fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah dan penyerahan mobil/bus listrik akan kembali diberikan pada tahun depan, pemerintah akan menyiapkan 2 PMK baru untuk mendukung penerapan kedua fasilitas tersebut.

Anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pemberian fasilitas PPN DTP rumah tersebut mencapai Rp3 triliun. Sementara itu, anggaran untuk fasilitas PPN DTP mobil/bus listrik sejumlah Rp2,8 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan fasilitas PPN DTP atas penyerahan minyak goreng MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri. Pemberian fasilitas PPN DTP atas ketiga komoditas itu juga membutuhkan landasan hukum berupa PMK.

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan minyak goreng MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri adalah senilai Rp2,23 triliun. (rig)