Penyehatan APBN Jadi Tantangan Semua Negara, Indonesia?

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebutkan penyehatan APBN atau konsolidasi fiskal akan menjadi tantangan semua negara di dunia setelah pandemi Covid-19.

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan Indonesia juga melakukan serangkaian langkah konsolidasi fiskal agar defisit APBN kembali di bawah 3% dari PDB. Pemerintah bahkan komitmen penurunan defisit tersebut akan tercapai hanya dalam 3 tahun.

"Banyak orang mungkin mengatakan ini terlalu cepat, tapi kami merasa yakin disiplin adalah modal yang sangat kuat bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan kredibilitasnya dalam mengelola fiskal," katanya melalui konferensi video, Jumat (1/10/2021).

Febrio menuturkan APBN merupakan instrumen countercyclical dalam menangani krisis kesehatan, memberikan perlindungan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah pun melebarkan defisit APBN hingga mencapai 6,01% PDB pada 2020.

UU 2/2020 mengatur pelebaran defisit di atas 3% dapat dilakukan selama 3 tahun karena kebutuhan peningkatan kebutuhan belanja sementara dari sisi penerimaan mengalami kontraksi. Namun, tata kelola fiskal secara pruden terus dilakukan.

Dia menjelaskan uoaya konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah antara lain meliputi optimalisasi penerimaan negara, perbaikan belanja, dan inovasi pembiayaan. Dengan ketiga langkah tersebut, ia menilai konsolidasi fiskal Indonesia akan lebih cepat dari negara lain.

"Tidak banyak negara yang bisa melakukan ini, dan kami berharap trajectory kita masih cukup kuat untuk menuju di bawah 3% pada 2023," ujarnya.

Defisit APBN pada 2020 tercatat 6,09%. Jika tidak ada aral melintang, defisit angaran APBN tersebut akan diturunkan secara bertahap menjadi 5,7% pada 2021 dan 4,85% pada 2022. Pada 2023, defisit diharapkan dapat kembali di bawah 3%. (rig)