Pengecualian PPN Bakal Dikurangi, Pemerintah Tetap Dukung 3 Sektor Ini

JAKARTA, DDTCNews – Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian diberikan melalui besarnya belanja yang mengucur meskipun kontribusi perpajakannya terbatas.

Meski pengecualian pengenaan PPN yang selama ini berlaku atas ketiga sektor ini akan dikurangi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus memberikan dukungan dari sisi belanja terhadap ketiga sektor tersebut.

"Sektor pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang penting untuk investasi SDM (sumber daya manusia) kita. Pemihakan itu tampak pada belanja negara kita," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).

Pada APBN 2020, penerimaan perpajakan yang bersumber dari sektor jasa pendidikan hanya senilai Rp2,95 triliun. Meski demikian, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp455,66 triliun melalui berbagai program untuk sektor pendidikan.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan. Setoran pajak dari sektor kesehatan hanya senilai Rp27,15 triliun. Namun, belanja negara yang ditujukan untuk sektor tersebut mencapai Rp150,13 triliun.

Kemudian, pemerintah mencatat setoran perpajakan dari sektor pertanian sepanjang 2020 hanya senilai Rp13,5 triliun. Adapun belanja negara yang digelontorkan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan afirmasi kelompok petani mencapai Rp114,36 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengurangi pengecualian pengenaan PPN yang selama ini tertuang dalam UU PPN melalui revisi UU KUP. Bila disetujui, hanya restoran, hotel, parkir, dan hiburan selaku objek pajak daerah; uang dan emas batangan; jasa pemerintahan; dan jasa penceramah yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Barang dan jasa yang tergolong sebagai kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan akan menjadi objek PPN. Meski demikian, akan ada tarif yang lebih rendah atas barang dan jasa dari ketiga sektor tersebut. Rencananya, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% dengan reduced rate paling rendah sebesar 5%.

Opsi kedua, pemerintah bisa memberikan fasilitas PPN tidak dipungut kepada barang dan jasa tertentu tersebut. Khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah akan mengompensasi pengenaan PPN dengan pemberian subsidi. (kaw)