Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat pendapatan negara yang menguat pada akhir tahun turut memberikan dampak positif terhadap penyaluran dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi DBH menjadi lebih besar karena pendapatan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengalami peningkatan akibat melonjaknya harga-harga komoditas. Oleh karena itu, daerah penghasil komoditas-komoditas tersebut akan memperoleh DBH yang lebih besar, seperti provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.
"Nanti Bapak-Ibu sekalian dapat melihat pemda menggunakan dana yang lebih banyak ini untuk apa? Moga-moga semakin baik pengelolaannya, termasuk kalau duitnya banyak ya jangan dihabiskan," katanya dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, dikutip Sabtu (8/1/2022).
Sri Mulyani meminta pemda memanfaatkan DBH tersebut dengan baik karena lonjakan harga komoditas tidak akan terjadi selamanya. Dia pun menyarankan pemda membuat dana abadi seperti pemerintah pusat agar pemanfaatannya berkelanjutan.
Dia menilai tambahan alokasi DBH harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan rakyat, misalnya menurunkan kemiskinan dan mengentaskan desa yang tertinggal. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, lanjutnya, DBH yang diterima pemda harus diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Sri Mulyani lantas mengingatkan pemda agar menghindari penggunaan DBH untuk belanja-belanja yang tidak mendesak seperti mengecat rumah dinas atau mengganti pagar kantor.
"Daerah yang tidak mampu mengelola pada saat uangnya sedang boom, dia pasti merugi. Kalau dia bisa strategis, maka dia akan jadi daerah yang semakin maju," ujarnya.
Sepanjang 2021, realisasi DBH tercatat mencapai Rp117,2 triliun atau tumbuh 24,8%. Angka itu setara 114,9% dari target dalam UU APBN senilai Rp102 triliun. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.