Penerbit Faktur Fiktif Divonis 4 Tahun Penjara & Denda Rp42 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jawa Barat III mengawal proses penegakan hukum pelaku penerbit faktur pajak fiktif sampai diputus bersalah oleh pengadilan.

Kasus terbaru penegakan hukum perpajakan di Kanwil Jabar III datang dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok atas kasus faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya alias fiktif yang dilakukan MS. Pelaku divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp42,4 miliar.

Kepala Kanwil Jabar III Catur Rini Widosari mengatakan upaya penegakan hukum perpajakan merupakan upaya tegas otoritas memberikan keadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh. Aspek penegakan hukum juga menjadi cara untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

"Bagi DJP memidanakan WP adalah upaya terakhir kepada wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan, mengingat tugas utama DJP adalah mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak," katanya dalam keterangan resmi di laman DJP dikutip Rabu (16/12/2020).

Adapun putusan hukum terhadap MS berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan tindakan MS menerbitkan faktur pajak fiktif mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp21,2 miliar. Pidana perpajakan tersebut dilakukan MS selama tahun pajak 2018.

Upaya melawan hukum tersebut dilakukan MS melalui PT Mandira Utama Sukses yang terdaftar sebagai WP KPP Pratama Depok Cimanggis, Jawa Barat.

Aksi penerbitan faktur pajak fiktif tersebut melanggar Pasal 39A huruf a UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16/2009 (UU KUP).

Kanwil DJP Jabar III juga melakukan penelusuran terhadap lawan transaksi PT MUS yang menggunakan faktur pajak fiktif. Otoritas berhasil mengimbau wajib pajak melakukan pembetulan SPT atau melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai regulasi perpajakan.

Upaya penegakan hukum ini tidak dilakukan sendiri, Kanwil DJP Jabar III bersinergi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Kejaksaan Negeri Kota Depok.

"DJP akan terus melakukan perluasan basis pajak, peningkatan tax ratio, peningkatan sustainable tax compliance, serta mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif," imbuh Catur. (Bsi)