Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan Masih Minim, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Hingga saat ini, pencairan insentif untuk tenaga kesehatan masih minim. Insentif untuk tenaga kesehatan di daerah malah belum dicairkan sama sekali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan insentif untuk tenaga kesehatan pusat dan swasta ke dalam DIPA Kementerian Kesehatan senilai Rp1,9 triliun. Hingga saat ini, pencairan baru mencapai Rp10,45 miliar atau sekitar 0,55% dari alokasi.

“[Sebanyak] 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairannya sebesar Rp10,45 miliar. Ini terutama yang di Wisma Atlet dan di Pulau Galang,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (4/6/2020).

Sri Mulyani mengatakan saat ini proses verifikasi terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait alokasi insentif yang diberikan kepada para tenaga kesehatan pusat di 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pencairan Rp10,45 miliar itu telah dilakukan pada 20 Mei 2020. Pencairan dari rekening kas negara oleh KPPN Jakarta VII kepada rekening PPSDM Kementerian Kesehatan untuk dapat segera disalurkan kepada para penerima yang telah ditentukan.

Di sisi lain, insentif untuk tenaga kesehatan daerah sebenarnya sudah dialokasikan secara bertahap senilai Rp3,7 triliun melalui DAK nonfisik. Namun, hingga saat ini belum ada pencairan insentif untuk tenaga kesehatan di daerah.

Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu identifikasi rincian dari pemerintah daerah terkait jumlah tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 beserta nilai alokasi anggarannya.

Menkeu menambahkan saat ini yang juga sedang berlangsung proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan untuk pencairan alokasi insentif tenaga kesehatan dari daerah. Ini dilakuka pada 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis.

“Ini sekarang Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi. Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan untuk bisa diselesaikan pembayarannya,” tegas Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan saat semua data verifikasi sudah disetujui dan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, transfer insentif bagi tenaga kesehatan di daerah bisa dilakukan. Otoritas fiskal, sambungnya, mendorong agar Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah segera menyelesaikan identifikasi.

“Dan tentu itu diperlukan bantuan dari berbagai rumah sakit-rumah sakit yang melaksanakan penanganan Covid-19 ini,” imbuhnya. (kaw)