Penambahan 18 KPP Madya Belum Dieksekusi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Jelang akhir Februari 2020, Ditjen Pajak (DJP) masih belum mengeksekusi penambahan 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yang digadang-gadang sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan peningkatan pelayanan pada tahun ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan alasan utama belum terealisasinya penambahan jumlah KPP Madya itu dikarenakan regulasi yang belum turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Perubahan nomenklatur organisasi masih dinantikan.

“Secara definitif kita masih menunggu regulasinya [dari Kementerian PAN-RB),” katanya di Kantor Kemenkeu, dikutip Jumat (21/2/2020).

Suryo menegaskan penantian regulasi untuk penambahan KPP Madya tidak berlaku untuk perubahan tata kerja di level KPP Pratama. Pembenahan di KPP Pratama, sambungnya, bisa dieksekusi DJP tanpa menunggu keputusan dari kementerian/lembaga lainnya.

Pasalnya, pada level KPP Pratama tidak ada perubahan nomenklatur. Fungsi fiskus pada KPP Pratama beralih dengan mengemban tugas untuk ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak berdasarkan kewilayahan.

Dengan demikian, perombakan proses bisnis dapat dilakukan lebih cepat pada level KPP Pratama sambil menunggu landasan hukum untuk membentuk 18 KPP Madya. Tugas ekstensifikasi dan intensifikasi berbasis kewilayahan menurutnya bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.

"Untuk aktivitas di KPP Pratama bisa langsung dijalankan karena nomenklaturnya sama. Kalaupun ada nomenklatur yang baru itu bisa kita sesuaikan," ungkap Suryo.

Menurutnya, potensi ekstensifikasi dari pendekatan kewilayahan ini baru akan terlihat pada kuartal II/2020. Selain itu, hitung-hitungan potensi juga merujuk kepada seberapa besar rupiah yang bisa digali dari kegiatan intensifikasi yang juga dilakukan oleh KPP Pratama untuk wajib pajak yang sudah terdaftar.

"Ini kan logikanya kita tambah basis. Nah, kita coba lihat satu hingga dua bulan ke depan, Insyaallah nambah WP banyak dan pajaknya juga banyak," imbuhnya. (kaw)