Pemerintah Usulkan Penurunan Tarif Pajak Hiburan Karaoke & Panti Pijat

KEDIRI, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur mengajukan revisi peraturan daerah (Perda) pajak daerah. Revisi dimaksudkan untuk menurunkan tarif pajak hiburan.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bagus Alit mengatakan terdapat sejumlah usulan perubahan tarif pajak hiburan dalam revisi Perda No.8/2010 yang diusulkan kepada DPRD.

"Sumbangan PAD (pendapatan asli daerah) dari pajak hiburan sebenarnya tidak terlalu banyak," katanya dikutip Selasa (20/10/2020).

Bagus menyebut langkah pemangkasan tarif pajak hiburan tidak hanya berdasarkan pada kontribusi terhadap penerimaan yang kecil sehingga tidak menggerus pendapatan daerah terlalu dalam. Menurutnya, pemangkasan tarif juga untuk membantu pelaku usaha hiburan di Kota Kediri.

Selama pandemi Covid-19, Pemkot Kediri melarang aktivitas tempat hiburan seperti karaoke dan panti pijat. Kebijakan pangkas tarif pajak ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha hiburan untuk mempertahankan bisnisnya.

Bagus menjabarkan dalam rencana revisi Perda pajak daerah, pemerintah akan menurunkan tarif pajak hiburan tempat karaoke dari 50% menjadi 30%. Kemudian tarif pajak hiburan usaha panti pijat turun dari 40% menjadi 20%. Usulan penurunan tarif pajak hiburan tersebut akan dibahas oleh panitia khusus DPRD.

"Memang usulan tersebut tujuannya untuk meringankan dampak pandemi Covid-19 karena karaoke dan panti pijat belum boleh buka sampai saat ini," ungkapnya seperti dilansir jatimtimes.com.

Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan jumlah tempat karaoke dan panti pijat di Kota Kediri tidak terlalu banyak. Untuk usaha karaoke terdapat 5 izin usaha dan 5 lainnya karaoke dengan izin usaha cafe. Untuk panti pijat terdapat 3 lokasi izin usaha dan 1 izin usaha untuk panti sehat. (kaw)