KINERJA FISKAL

Pemerintah Sebut Indonesia Termasuk Negara Paling Disiplin Kelola APBN

Dian Kurniati | Selasa, 29 November 2022 | 17:00 WIB
Pemerintah Sebut Indonesia Termasuk Negara Paling Disiplin Kelola APBN

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan Indonesia dikenal dunia sebagai negara paling disiplin dalam mengelola APBN-nya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan defisit APBN sempat melebar selama 3 tahun karena pandemi Covid-19. Namun, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan defisit di bawah 3% sebagaimana diamanatkan UU 2/2020.

"Indonesia itu dikenal sebagai negara yang sangat disiplin kalau harus melakukan pembiayaan atas defisit. Disiplinnya dimulai dari defisitnya enggak boleh seenaknya dan enggak boleh di atas 3% dari PDB," katanya dalam Economic Outlook by the Minister of Finance, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Suahasil mengatakan APBN sejak 2020 berperan sebagai instrumen countercyclical untuk menangani masalah kesehatan akibat pandemi sekaligus memberi perlindungan sosial kepada masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Di sisi lain, penerimaan negara mengalami kontraksi karena berbagai kegiatan ekonomi masyarakat melemah.

Dalam suasana Covid-19, defisit APBN melebar menjadi 6,14% PDB pada 2020 dan 4,65% PDB pada 2021. Sedangkan pada 2022, pemerintah menargetkan defisit APBN akan sebesar 4,85% PDB, walaupun outlook-nya hanya 3,92% PDB.

Adapun pada APBN 2023, pemerintah merencanakan defisit akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% PDB.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Suahasil menjelaskan pelebaran defisit APBN hanya dilakukan dalam situasi yang sangat kritis seperti ketika Covid-19 mewabah. Pelebaran defisit juga telah disetujui DPR dan hanya selama 3 tahun, sebagaimana diatur dalam UU 2/2020.

Dia meyakini tren pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada 2023 walaupun peranan belanja pemerintah akan menurun. Ketika pandemi makin terkendali, lanjutnya, APBN akan lebih berperan sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

"Kita menyebutnya konsolidasi fiskal, artinya kembali defisitnya ke bawah 3% supaya dia menjadi kredibel dan mendorong menjadi katalis," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Rabu, 11 Desember 2024 | 14:41 WIB KINERJA FISKAL

APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan