KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Janji Permudah Pencairan Dana Bergulir Koperasi

Dian Kurniati | Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:08 WIB
Pemerintah Janji Permudah Pencairan Dana Bergulir Koperasi

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan pesanan di sentra kerajinan rotan di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2020). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nz.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjanjikan akan menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan dana bergulir dari LPDB KUMKM untuk koperasi dan UMKM.

Teten menambahkan pemerintah memperingkas pengajuan dana bergulir agar dapat lebih cepat terserap. Selama ini, ia mengakui proses pengajuan dana bergulir dari LPDB KUMKM oleh koperasi masih rumit.

"Kini, LPDB KUMKM sedang mereformasi diri agar lebih mudah diakses koperasi di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga:
Prabowo Perintahkan Menteri Siapkan Subsidi Energi yang Tepat Sasaran

Alokasi dana bergulir sebesar Rp1 triliun, lanjut Teten, diharapkan bisa disalurkan sebagai kredit untuk UMKM agar segera bangkit dari tekanan pandemi virus Corona. Dia optimistis dana tersebut akan habis terserap pada September 2020.

Dana bergulir LPDB KUMKM akan disalurkan melalui koperasi berbasis syariah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Indonesia. Dia berharap kerja sama LPDB KUMKM dan BMT Indonesia bisa menjadi model penyaluran kredit bagi UMKM melalui koperasi yang lebih ramah.

Teten menilai BMT bisa membantu pemerintah menyalurkan kredit bagi UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta melalui model channeling. Apalagi, BMT sudah terbiasa mendampingi usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Baca Juga:
Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe mengatakan anggotanya telah menyampaikan 12 proposal dana bergulir. Dia berharap LPDB KUMKM segera menyalurkan dana bergulir yang sangat dibutuhkan koperasi.

"Bila koperasi BMT mendapatkan dana bergulir maka akan bisa menggerakkan kembali pelaku UMKM," ujarnya.

Saat ini, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT juga memiliki 4 juta anggota dan 1.610 pasar tradisional. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP