KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

Muhamad Wildan | Selasa, 14 Mei 2024 | 14:30 WIB
Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

Ilustrasi. Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) usai tiba di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan program makan siang gratis bakal dilaksanakan menggunakan anggaran yang tersedia.

Saat ini, lanjut Dasco, pihaknya tengah menyiapkan pola dari penyelenggaraan program makan siang gratis yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Distribusi itu termasuk pola makan siang yang akan diterapkan. Ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi," katanya, Selasa (14/5/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dasco menuturkan pihaknya juga sedang melaksanakan studi banding ke negara-negara yang sudah terlebih dahulu melaksanakan program makan gratis bagi siswa di sekolah.

Sebagai informasi, negara-negara yang memiliki program pemberian makan bagi siswa di sekolah telah tergabung dalam organisasi bernama School Meals Coalition (SMC). Terdapat 97 negara yang sudah bergabung dalam SMC.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 negara telah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak di yurisdiksinya mendapatkan makanan yang sehat dan bernutrisi di sekolah selambat-lambatnya pada 2030.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Negara-negara yang berkomitmen tersebut contohnya seperti Jepang, Finlandia, Prancis, Jerman, China, Chile, Bangladesh, dan negara-negara benua Afrika seperti Kenya dan Rwanda.

Di Kenya, pemerintahnya berkomitmen untuk memperluas jumlah anak yang mengikuti program pemberian makanan di sekolah dari saat ini hanya sebanyak 1,9 juta anak menjadi seluruh anak di Kenya pada 2030.

Begitu juga dengan China. Pemerintahnya berkomitmen memperluas cakupan program pemberian makan bagi siswa di sekolah dan bertekad untuk memakai produk lokal dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Jepang selaku anggota SMC juga berkomitmen untuk memberikan bantuan bilateral dalam bentuk capacity building kepada negara berkembang yang hendak membangun sistem makan siang di sekolah.

Sementara itu, pemerintah Jerman telah membentuk peer-to-peer network sebagai wadah bagi setiap pihak untuk bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan program makanan sekolah di yurisdiksinya masing-masing. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja