KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

Muhamad Wildan | Selasa, 14 Mei 2024 | 14:30 WIB
Makan Siang Gratis Masih Dikaji, Disesuaikan dengan Bujet yang Ada

Ilustrasi. Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) usai tiba di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan program makan siang gratis bakal dilaksanakan menggunakan anggaran yang tersedia.

Saat ini, lanjut Dasco, pihaknya tengah menyiapkan pola dari penyelenggaraan program makan siang gratis yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Distribusi itu termasuk pola makan siang yang akan diterapkan. Ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi," katanya, Selasa (14/5/2024).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Dasco menuturkan pihaknya juga sedang melaksanakan studi banding ke negara-negara yang sudah terlebih dahulu melaksanakan program makan gratis bagi siswa di sekolah.

Sebagai informasi, negara-negara yang memiliki program pemberian makan bagi siswa di sekolah telah tergabung dalam organisasi bernama School Meals Coalition (SMC). Terdapat 97 negara yang sudah bergabung dalam SMC.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 negara telah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak di yurisdiksinya mendapatkan makanan yang sehat dan bernutrisi di sekolah selambat-lambatnya pada 2030.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Negara-negara yang berkomitmen tersebut contohnya seperti Jepang, Finlandia, Prancis, Jerman, China, Chile, Bangladesh, dan negara-negara benua Afrika seperti Kenya dan Rwanda.

Di Kenya, pemerintahnya berkomitmen untuk memperluas jumlah anak yang mengikuti program pemberian makanan di sekolah dari saat ini hanya sebanyak 1,9 juta anak menjadi seluruh anak di Kenya pada 2030.

Begitu juga dengan China. Pemerintahnya berkomitmen memperluas cakupan program pemberian makan bagi siswa di sekolah dan bertekad untuk memakai produk lokal dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jepang selaku anggota SMC juga berkomitmen untuk memberikan bantuan bilateral dalam bentuk capacity building kepada negara berkembang yang hendak membangun sistem makan siang di sekolah.

Sementara itu, pemerintah Jerman telah membentuk peer-to-peer network sebagai wadah bagi setiap pihak untuk bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan program makanan sekolah di yurisdiksinya masing-masing. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan