Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II akan menciderai wajib pajak (WP) yang sudah patuh. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (15/8/2019).

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan WP – terutama pengusaha – yang patuh sudah ikut tax amnesty dan telah mengungkapkan hartanya kepada pemerintah. Langkah ini tidak dijalankan oleh WP yang tidak patuh.

“Yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga. Kan sudah patuh. Tadinya tidak mau disclose sekarang disclose. Kami ada kekhawatiran dengan tax amnesty jilid II akan membuat WP yang sudah patuh tergoda untuk keluar dari sistem,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak akan menciptakan level playing field untuk pelaku usaha satu dengan lainnya jika menerapkan tax amnesty jilid II. Pasalnya pelaku usaha yang sudah patuh dan ikut tax amnesty sudah masuk sistem sehingga bisa dipantau. Sementara, pelaku usaha yang belum ikut masih bebas dari pantauan pemerintah.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan harus ada argumentasi yang kuat jika pemerintah ingin kembali menerapkan program tax amnesty.Menurutnya, penerapan tax amnesty jilid II akan bertentangan dengan argumentasi keterbukaan informasi yang disampaikan terdahulu. Apalagi, data dan informasi keuangan baik dari dalam maupun luar negeri sudah dikantongi otoritas pajak.

Seperti diketahui, wacana penerapan tax amnesty jilid II muncul ketika Sri Mulyani Indrawati merespons keinginan pelaku usaha lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan menimbang usulan tersebut.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik rencana pemerintah mematangkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral.

Rancangan regulasi ini akan mencakup keberlangsungan hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK Operasi Produksi (OP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Tidak Melulu Tax Amnesty

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menambah pelaku usaha masuk dalam sistem perpajakan. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) atas hartanya.

“Kita pahami di dunia ini kan enggak 100% orang patuh. Tidak kita pungkiri. Untuk mengakomodir itu apakah dengan tax amnesty? Belum tentu. Jadi, bagimana rangkul mereka masuk ke dalam sistem bukan selalu bicara ada tax amnesty apa tidak,” tegas Siddhi.

• Penegakan Hukum

Managing Partner DDTC Darussalam menilai sudah waktunya pemerintah melakukan penegakan hukum bagi WP yang tidak patuh. Di sisi lain, sejalan dengan gencarnya pemberian insentif, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada WP yang patuh.

“Saat ini pemerintah tengah gencar berikan insentif untuk wajib pajak patuh. Jangan sampai dengan tax amnesty jilid II yang dimunculkan adalah insentif bagi ketidakpatuhan wajib pajak,” ujarnya.

• Citra Pemerintah

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah berpendapat pemerintah tidak perlu lagi menerapkan program tax amnesty untuk kedua kalinya. Hal ini dikarenakan lebih banyak risiko yang akan dihadapi

"Menurut saya tidak perlu. Karena itu dampak negatifnya jauh lebih banyak, dari sisi pemerintah sendiri pun itu citranya akan jelek,” katanya.

• Aspek Perpajakan Saat Kerja Sama

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak (DJP) Yunirwansyah menjelaskan RPMK terkait pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral merupakan amanat dari Pasal 17 PP 37/2018.

Hal tersebut sejalan dengan dengan kebijakan pemerintah usaha pertambangan yang wajib dilakukan oleh para pemegang kontrak atau IUP. Dengan demikian perpajakan akan mengikuti kebijakan dan ketentuan yang mengatur sektor pertambangan tersebut dalam Undang-Undang Minerba.

“Akan diatur aspek pajak apabila terdapat kerja sama antara sesama para pemegang IUP atau antara pemegang IUP dengan pihak selain pemegang IUP,” katanya.

• Rombak Nomenklatur

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama untuk para menteri di kabinet barunya. Dia mengatakan mayoritas menteri atau sekitar 55% diisi oleh para profesional. Para menteri tersebut, sambungnya, merupakan pilihan dia sendiri.

Presiden mengatakan akan merombak beberapa nomenklatur kementerian. Badan Koordinasi Penanaman Modal direncanakan naik level setingkat kementerian. Dia juga berencana membentuk kementerian yang membidangi industri kreatif dan ekonomi digital.

Selain itu, dia juga berencana memisahkan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Rencananya, Ditjen Perdagangan Luar Negeri akan dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri. (kaw)