Pemerintah Harap BPOM Rilis Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menerbitkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat (emergency use authorization/EUA) terhadap vaksin Covid-19 dari Sinovac yang telah diimpor.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan izin dari BPOM itu sangat penting untuk memulai program vaksinasi Covid-19. Dengan kepastian mengenai vaksin tersebut, menurutnya, masyarakat juga akan semakin yakin untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

"Ini untuk mendorong dan membangkitkan kepercayaan masyarakat, tidak hanya untuk melakukan konsumsi namun juga berkegiatan sehari-hari," katanya dalam sebuah webinar, Senin (14/12/2020).

Airlangga mengatakan BPOM saat ini tengah menanti beberapa data dari Sinovac dan hasil uji klinis di Bandung sebelum menerbitkan EUA. Selain itu, BPOM juga sedang menunggu hasil clinical trial dari Brasil, yang rencananya rampung besok.

BPOM sempat memperkirakan EUA baru akan terbit pada akhir Januari 2021. Adapun pemerintah semula menargetkan proses vaksinasi dapat dimulai akhir tahun ini.

Pemerintah telah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Sinovac Life Science Corp. Ltd, pekan lalu. Kementerian Keuangan juga memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor Rp50,95 miliar, serta pelayanan rush handling agar proses impor lebih cepat.

Vaksin tersebut kini berada di gudang Bio Farma untuk proses evaluasi dari BPOM yang akan memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya.

Airlangga berharap vaksinasi Covid-19 berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 akan berkisar minus 0,6% hingga minus 1,7%. Sementara tahun depan, ekonomi ditargetkan mampu kembali tumbuh positif ke level 5%. (Bsi)