KEBIJAKAN PEMERINTAH

Semester I/2024, Realisasi Investasi di KEK Tembus Rp31 Triliun

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Juli 2024 | 16:00 WIB
Semester I/2024, Realisasi Investasi di KEK Tembus Rp31 Triliun

Ilustrasi. Sejumlah pengunjung menggunakan sepeda motor balap melintas di Sirkuit Mandalika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (17/7/2024). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) pada semester I/2024 telah mencapai Rp31,4 triliun, atau 40% dari target investasi yang ditetapkan.

Pada saat bersamaan, total tenaga kerja yang terserap oleh pelaku usaha di KEK mencapai 15.229 orang, atau 39% dari target yang ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.

"Terdapat 3 KEK dengan capaian tertinggi. KEK Gresik mencatat capaian tertinggi, diikuti oleh KEK Mandalika, dan KEK Kendal," sebut Dewan Nasional KEK dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Baca Juga:
Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Secara kumulatif, pemerintah mencatat total investasi di KEK hingga Juni 2024 mencapai Rp205,2 triliun, sedangkan tenaga kerja yang sudah terserap mencapai 132.227 orang.

Meski investasi di KEK tercatat berjalan optimal, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua Dewan nasional KEK memerintahkan beberapa KEK yang kinerjanya tidak optimal untuk dilakukan evaluasi.

"Dalam waktu 1 bulan, KEK dengan kinerja kurang optimal akan dievaluasi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Perhubungan dalam penyelesaiannya," jelas Airlangga.

Baca Juga:
PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Sementara itu, Plt. Sekjen Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menjelaskan bahwa pencabutan status KEK dimungkinkan dalam hal suatu KEK tidak dapat mampu menarik investasi dengan signifikan.

"Apabila hingga akhir 2024 tidak ditindaklanjuti dan tidak terdapat realisasi investasi yang signifikan maka KEK yang tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja diusulkan pencabutan status KEK-nya dan akan menjadi kawasan reguler sesuai peruntukannya," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai