Lindungi Industri Padat Karya, Pemerintah Siap Kenakan Safeguard

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyatakan siap untuk memberikan perlindungan kepada sektor padat karya dalam rangka bertahan di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mempersiapkan bea masuk safeguard ataupun bea masuk antidumping guna memberikan perlindungan kepada pelaku usaha.

"Dalam prosesnya tentu dibahas antarkementerian. Harapannya dengan struktur tersebut industri hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dari persaingan yang tidak sehat," katanya, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, bea masuk safeguard atau tindakan pengamanan adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal ada lonjakan barang impor baik secara absolut maupun secara relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis.

Bea masuk safeguard dapat dikenakan bila lonjakan impor dipandang bisa menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Yang dimaksud dengan bea masuk antidumping ialah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping, yakni barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

Selain memberikan perlindungan menggunakan instrumen bea masuk, pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha sektor padat karya dalam rangka bertahan di tengah kondisi perekonomian saat ini, termasuk dalam hal pengupahan.

Setelah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Airlangga menyatakan pengusaha mengharapkan kebijakan pengupahan yang mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan berbasis regulasi.

"Pengusaha berkomitmen untuk tidak hanya membicarakan upah minimum provinsi (UMP), melainkan juga struktur dan skala upah. Pengusaha juga berharap produktivitas bisa jadi salah satu faktor [penentuan upah]," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan Apindo akan berpartisipasi dalam pembahasan tripartit untuk menentukan UMP 2025. Dia berharap UMP yang ditetapkan pemda bisa mencerminkan kondisi sektor padat karya saat ini.

"Kita perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi saat ini menjadi tambah besar. Oleh karenanya, kami bersiap dan kami sampaikan ke Kemenaker. UMP ini hanya safety net, tetapi yang sebenarnya berlaku adalah struktur dan skala upah. Ini yang sebenarnya perlu kita tonjolkan," tuturnya. (rig)