Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Izin Usaha

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus berupaya mempercepat perizinan berusaha meski peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah melonjak ke posisi 72. Pemerintah tengah menyiapkan pedoman dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo, dalam hal percepatan pelaksanaan berusaha.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Satgas Nasional akan membawahi 2 kelompok besar, yakni Satgas Leading Sector dan Satgas Pendukung. Hal itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan Presiden Jokowi dan diundangkan sejak 26 September 2017.

"Konsep kegiatan dari percepatan pelaksanaan berusaha ini jauh lebih luas dari kemudahan berusaha atau EoDB. Pemerintah membuat langkah besar ini untuk mempercepat perizinan berusaha yang ada," ujarnya di Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (3/11).

Adapun, Satuan Tugas Leading Sector terdiri atas beberapa kementerian yang memiliki otoritas dalam kegiatan usahanya seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, Satgas Pendukung beranggotakan Kementerian atau Lembaga (K/L) pendukung.

Darmin yang juga Ketua Satgas Nasional memiliki 12 anggota yang terdiri dari Pimpinan K/L meliputi Menko Polhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman, Menkeu, Mendagri, Menkumham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretariat Negara, Menteri PAN-RB, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Polri.

Selain itu, Pemerintah juga akan membentuk Satgas Provinsi Pendukung dan Satgas Kabupaten maupun Satgas Kota Pendukung yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten maupun Kota.

Dia juga mengkoordinasi tugas setiap Satgas agar bekerja lebih efisien dalam proses percepatan berusaha. Darmin menyampaikan tugas utama Satgas baik Satgas K/L maupun Satgas Daerah adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

“Mereka harus melakukan debottle-necking, yaitu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tapi hanya di lingkungan mereka, sisanya kami sebut sebagai Satgas Pendukung,” pungkasnya.